Duta Iran: Kedaulatan Suriah Harus Dihormati, Pemerintahan Inklusif Dibentuk melalui Pemilihan Umum yang Adil

Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Amir Saeid Iravani berbicara di hadapan sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi di Suriah di New York pada hari Rabu (8/1).
 
Iravani menegaskan kembali komitmen Iran yang teguh terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Suriah, dengan mengatakan bahwa rakyat Suriahlah yang harus secara eksklusif membuat keputusan tentang masa depan negara yang dilanda perang itu tanpa campur tangan atau pemaksaan eksternal apa pun.
 
“Iran menganjurkan pembentukan pemerintahan yang inklusif melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta dialog nasional yang komprehensif yang memastikan representasi untuk semua kelompok etnis, politik, dan agama,” tambah duta besar itu.
 
Dia menekankan pentingnya menyusun konstitusi baru sebagai “prioritas utama” di Suriah, yang akan menjadi dasar bagi pemerintahan masa depan negara itu.
 
Menunjuk pada kehadiran "sah" Iran di Suriah, yang telah atas permintaan mantan pemerintah Suriah, Iravani mengatakan, "Iran berpartisipasi dalam kapasitas penasehat untuk memerangi terorisme, yang bertujuan untuk mencegah ketidakamanan menyebar ke seluruh wilayah."
 
Dia juga membela penarikan Zionis Iran dari Suriah, dengan mengatakan hal itu dilakukan dengan "cara yang bertanggung jawab, dengan pertimbangan cermat tentang dampak potensial pada rakyat Suriah."
 
"Meskipun demikian, mencapai perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Suriah, mengakhiri pendudukan asing, dan memastikan Suriah bebas dari terorisme tetap menjadi landasan kebijakan luar negeri Iran terhadap negara itu," diplomat senior Iran itu menekankan.
 
Dia memperingatkan tentang tantangan ekonomi dan kemanusiaan yang parah yang dihadapi rakyat Suriah dan mengatakan hampir 1,1 juta orang -- sebagian besar wanita dan anak-anak -- telah mengungsi sejak 27 November 2024.
 
Iravani memuji upaya tak kenal lelah dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dan mitra kemanusiaan dalam meringankan penderitaan rakyat Suriah.
 
“Membangun kembali infrastruktur penting, memulihkan layanan penting, dan memfasilitasi pemulangan pengungsi dan orang terlantar dengan aman merupakan langkah penting menuju pemulihan,” katanya.
 
Ia menyoroti pentingnya pencabutan segera sanksi “ekstrateritorial, unilateral, tidak adil, dan ilegal” yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Suriah, dengan mengatakan, “Memanfaatkan situasi di Suriah untuk memaksakan kondisi politik dan melemahkan kedaulatan Suriah dengan imbalan keringanan sanksi sangat merugikan populasi yang paling rentan dan melanggar hak-hak dasar rakyat Suriah.”
 
Sangat penting untuk menghormati hak-hak semua minoritas di Suriah, termasuk Alawi, Syiah, dan Kristen, dan untuk memastikan perlindungan personel dan tempat diplomatik sesuai dengan hukum internasional, katanya lebih lanjut.
 
Iravani menyatakan keprihatinan serius atas kebangkitan terorisme di Suriah, khususnya operasi rahasia sel-sel tidur yang terkait dengan al-Qaeda dan Daesh, menjelaskan bahwa kelompok-kelompok teroris tersebut berpotensi untuk menyambung kembali dan menyalakan kembali terorisme di seluruh wilayah.
 
“Yang memperparah krisis adalah kehadiran lebih dari 60 kelompok bersenjata, termasuk pejuang teroris asing (FTF) dengan agenda yang berbeda dan sering kali saling bertentangan, yang telah memperdalam ketidakstabilan dan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional dan global,” katanya.
 
Dia memperingatkan terhadap tantangan mendesak berupa nasib ribuan militan yang berafiliasi dengan Daesh (ISIS/IS) yang ditahan di kamp-kamp dan penjara-penjara di Suriah timur laut, menuntut tindakan segera dalam hal ini.
 
“Orang-orang ini harus segera dipulangkan ke negara asal mereka berdasarkan kewarganegaraan mereka dan tunduk pada proses hukum untuk memastikan akuntabilitas.”
 
Duta Besar Iran menegaskan kembali komitmen negara itu untuk memerangi terorisme internasional dan bekerja sama dengan mitra internasional yang sah untuk mengatasi tantangan kritis ini. Iravani menggambarkan Israel sebagai “ancaman paling signifikan” bagi masa kini dan masa depan Suriah, dengan mengatakan rezim pendudukan terus melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara Arab, dengan berbagai cara, termasuk agresi militer dan pendudukan yang sedang berlangsung di wilayah Suriah.
 
Menunjuk pada penolakan Israel untuk menarik diri dari Dataran Tinggi Golan yang diduduki yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan 497 (1981), ia berkata, “Dengan dukungan AS dan mengeksploitasi situasi Suriah, Zionis Israel telah memperluas pendudukannya dengan menduduki lebih dari 500 kilometer persegi wilayah Suriah dan secara sistematis menghancurkan hampir semua infrastruktur militer dan penelitian Suriah.”
 
Israel secara mencolok melanggar hukum internasional, Piagam PBB, dan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, tambahnya, mendesak badan dunia tersebut untuk “mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pelanggaran ini dan meminta pertanggungjawaban Zionis Israel.[IT/r]