Palestina, Yordania Mengecam Peta Israel yang Mengklaim Hak Teritorial

Palestina dan Yordania pada hari Selasa (7/1) mengecam keras peta Israel yang secara tidak akurat memasukkan wilayah Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon sebagai bagian dari Zionis "Israel".
 
Sebuah akun resmi di media sosial yang berafiliasi dengan Kementerian Luar Negeri Zionis Israel, bernama "Zionis Israel Speaks Arabic," membagikan gambar peta yang diklaim berasal dari lebih dari 900 SM.
 
Akun tersebut menuduh bahwa peta tersebut menggambarkan perbatasan "Kerajaan Israel dan Yehuda," mengklaim bahwa apa yang disebutnya sebagai "Kerajaan Zionis Israel" ada "3.000 tahun yang lalu."
 
Juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh mengutuk peta tersebut sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional."
 
Ia menekankan bahwa provokasi Israel, ditambah dengan serangan oleh pemukim ilegal, memerlukan "internasional yang mendesak sikap untuk menghentikan apa yang dialami rakyat Palestina akibat perang dan kehancuran."
 
Abu Rudeineh juga mendesak pemerintahan AS yang baru "untuk bekerja menghentikan semua kebijakan, tindakan, dan prosedur Israel yang tidak melayani keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut."
 
Di pihaknya, Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan peta Israel sebagai "provokatif dan tidak berdasar" dan "secara keliru mengklaim hak teritorial historis untuk Zionis Israel."
 
Kementerian tersebut mencatat bahwa penerbitan peta tersebut bertepatan dengan "pernyataan rasis" yang dibuat oleh Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich mengenai "aneksasi" Tepi
 
Barat yang diduduki dan pembangunan permukiman di Jalur Gaza. Pada bulan Maret 2023, Smotrich berbicara di sebuah acara di Paris, berdiri di samping peta "Zionis Israel Raya" yang menggambarkan Yordania sebagai bagian dari entitas pendudukan.
 
Amman menegaskan, tindakan Zionis Israel tersebut “tidak akan mengurangi kedaulatan Yordania atau mengubah hak-hak sah rakyat Palestina.”
 
Kementerian tersebut juga meminta pemerintah pendudukan Zionis Israel “untuk segera menghentikan tindakan provokatif tersebut dan menghentikan pernyataan sembrono yang dibuat oleh pejabat Zionis Israel, yang hanya memicu ketegangan dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan di kawasan tersebut.”[IT/r]