Reuters: Qatar Mermaksud Mendukung Kenaikan Upah Pemerintah Suriah 

Qatar bermaksud hendak mendukung peningkatan substansial dalam upah sektor publik yang dijanjikan oleh pemerintah baru Suriah, seorang pejabat AS dan seorang diplomat senior mengatakan kepada Reuters, sebulan setelah kelompok Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) menggulingkan Bashar al-Assad.
 
Bantuan tersebut telah difasilitasi oleh keringanan sanksi AS yang dikeluarkan pada hari Senin, yang memungkinkan transaksi keuangan dengan lembaga pemerintahan Suriah selama enam bulan.
 
Seorang pejabat Arab mengonfirmasi bahwa diskusi mengenai pendanaan Qatar untuk gaji pemerintah Suriah sedang berlangsung, tanpa kesepakatan akhir.
 
Pejabat itu juga mencatat bahwa negara-negara lain, termasuk Arab Saudi, mungkin berpartisipasi dalam inisiatif tersebut.
 
Arab Saudi tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra regional dan internasional untuk mendukung Suriah, seorang pejabat Saudi mengatakan kepada Reuters, menambahkan bahwa upaya bantuan Riyadh saat ini difokuskan pada bantuan kemanusiaan, termasuk penyediaan makanan, tempat tinggal, dan perlengkapan medis.
 
Qatar, pendukung lama oposisi Suriah terhadap al-Assad, telah secara aktif melobi Washington untuk mengamankan pengecualian sanksi, yang memungkinkannya untuk menyediakan dana melalui saluran resmi, pejabat Amerika dan diplomat tersebut mengungkapkan.
 
Faksi bersenjata, yang dipimpin oleh HTS, merebut kekuasaan dari al-Assad pada tanggal 8 Desember dalam sebuah serangan cepat.
 
Pemerintah sementara yang baru dibentuk sejak saat itu telah menjanjikan kenaikan upah sebesar 400% untuk pegawai sektor publik.
 
Menurut Menteri Keuangan Suriah yang baru, tagihan gaji yang diperluas berjumlah sekitar $120 juta per bulan, yang mencakup lebih dari 1,25 juta pekerja sektor publik.
 
Meskipun Kementerian Keuangan Suriah belum mengonfirmasi pendanaan asing untuk gaji, mereka mengakui menerima janji dukungan umum. HTS, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Washington, telah menjauhkan diri dari hubungan sebelumnya dengan al-Qaeda dan mengadopsi sikap yang lebih moderat dalam beberapa tahun terakhir.
 
Kepemimpinan baru telah berkomitmen untuk meluncurkan proses politik inklusif yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan agama di Suriah.
 
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani melakukan kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri ke Riyadh minggu lalu, diikuti dengan perjalanan ke UEA, Qatar, dan Yordania. Qatar, negara Teluk yang kaya dengan pengaruh signifikan dalam diplomasi internasional, telah bergerak cepat untuk membangun hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.
 
Negara ini telah membuka kembali kedutaannya di Damaskus, mengirim pejabat senior ke ibu kota, dan melanjutkan penerbangan reguler Qatar Airways antara Doha dan Damaskus mulai Selasa (7/1).
 
Doha memutuskan hubungan resmi dengan rezim al-Assad pada tahun 2011 dan secara konsisten menentang upaya beberapa negara Arab untuk berdamai dengan Damaskus dalam beberapa tahun terakhir.[IT/r]