China Akan Membatasi Visa untuk Pejabat AS

"Pihak China memutuskan untuk memberlakukan pembatasan visa pembalasan pada pejabat AS tertentu yang menyebarkan kebohongan tentang masalah hak asasi manusia, menjatuhkan sanksi terhadap China dan merugikan kepentingan China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, Kamis (31/3). Wang mengatakan langkah itu dilakukan “untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan RRT.

Juru bicara itu mengklaim bahwa AS menggunakan dalih palsu dari masalah hak asasi manusia untuk ikut campur dalam urusan internal China, mendiskreditkan Beijing, dan menekan pejabat China. Wang menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan hubungan internasional.

Kementerian luar negeri China sejauh ini belum mengkonfirmasi pejabat mana yang akan berada di bawah pembatasan baru ini, tetapi juru bicara itu mengatakan bahwa mereka yang menemukan “kebohongan” seputar masalah hak asasi manusia dan merugikan kepentingan nasional China sudah tahu siapa mereka sendiri.

Pengumuman itu muncul setelah Departemen Luar Negeri AS memberlakukan pembatasan visa bagi pejabat China yang menurut Washington bertanggung jawab atas intimidasi dan pelecehan terhadap aktivis hak asasi manusia dan pembangkang di China dan di seluruh dunia.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengutip “genosida” Muslim Uighur dan penindasan terhadap pembangkang di Hong Kong dan Tibet, dengan mengatakan AS “menolak upaya pejabat [Republik Rakyat China] untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota etnis dan agama kelompok minoritas, termasuk mereka yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini.” [IT/r]