PBB Bicarakan Perjanjian Pengaturan Perdagangan Senjata

Majelis Umum PBB telah memutuskan untuk memulai kembali pembicaraan tentang perjanjian internasional untuk mengontrol perdagangan senjata global USD 70-miliar setelah para anggota PBB gagal mencapai kesepakatan awal tahun ini.

Majelis Umum pada hari Senin (24/12/12) memberikan suara bulat untuk mengadakan putaran akhir negosiasi pada 18-28 Maret di New York.

Dalam pernyataan bersama, negara-negara yang menyusun resolusi, termasuk Argentina, Australia, Kosta Rika, Finlandia, Jepang, Kenya dan Inggris, menyambut baik keputusan untuk melanjutkan pembicaraan.

"Ini adalah tanda yang jelas bahwa sebagian besar negara anggota PBB mendukung perjanjian yang kuat, seimbang dan efektif, yang akan menetapkan standar tertinggi global untuk transfer senjata internasional  konvensional," kata pernyataan itu.

Para pendukung perjanjian menyalahkan eksportir senjata utama global, terutama AS, untuk memutus pembicaraan American National Rifle Association (NRA) dan berusaha  memblokir perjanjian.

Amerika Serikat adalah pedagang senjata terbesar di dunia dan menyumbang lebih dari 40 persen dari transfer global senjata konvensional.

Eksekutif Wakil Presiden NRA Wayne LaPierre mengatakan sebelum konferensi PBB pada bulan Juli sebelumnya bahwa, "Kami tidak akan berpangku tangan, sementara organisasi-organisasi internasional, apakah terikat dengan negara atau tanpa kewarganegaraan merusak kebebasan-kebebasan fundamental ..,"

Sementara, menurut laporan USA Today pada 19 Desember, empat atau lebih orang Amerika menjadi target pembunuh massal setiap dua minggu. Para korban serangan ini,  hanya merupakan satu persen dari 15.000 orang yang dibunuh di Amerika Serikat setiap tahun.

Penelitian, berdasarkan laporan berita dan catatan FBI dari tahun 2006 sampai 2010, menemukan bahwa 774 orang, termasuk sedikitnya 161 anak-anak tewas dalam pembunuhan massal.[IT/r]