Wakil Parlemen Kristen: Pelanggar HAM Tak Bisa Menilai Iran

Anggota parlemen Kristen Iran mengatakan resolusi PBB terkait situasi hak asasi manusia (HAM) di Iran adalah langkah politik dan melanggar hak asasi manusia yang dikenal dan tidak berhak menilai Iran.

"Negara-negara Barat menerapkan resolusi tersebut untuk melawan Republik Islam Iran, yang semuanya didasarkan pada tujuan politik," kata Karen Khanlari, anggota parlemen yang mewakili komunitas Kristen Armenia dari Iran utara, Sabtu (1/12/12).

Khanlari menggambarkan hak asasi manusia sebagai "nilai global". Dia juga mengkritik  organisasi-organisasi internasional yang menggunakan standar ganda dalam evaluasi mereka terhadap situasi hak asasi manusia di berbagai negara terutama di Iran.

Sebelumnya, Ahmed Shaheed, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Iran, mempresentasikan laporan ketiga kepada Badan Dunia itu pekan lalu, di mana ia mengulangi klaimnya bahwa banyak pelanggaran hak asasi manusia di Republik Islam dan menuduh pemerintah Iran melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Pada hari Selasa kemarin, Komite Ketiga PBB menyetujui resolusi yang tidak mengikat terhadap Iran, dengan 83 negara mendukung, 31 menentang, dan 68 abstain.

"Kaum minoritas yang diakui (di Iran) dalam Konstitusi menikmati posisi yang menguntungkan dan memiliki perwakilan di parlemen," kata Khanlari.

Dia juga membandingkan situasi minoritas di Iran dengan situasi minoritas di negara-negara Eropa dan lainnya, di mana kelompok-kelompok agama dan minoritas tidak memiliki kursi di parlemen bahkan disisihkan untuk perwakilan mereka.

Anggota Parlemen Iran itu mengatakan adalah luar biasa bahwa wakil-wakil parlemen yang minoritas di Iran memiliki kekuatan legislatif yang sama.

Rancangan resolusi anti-Iran terakhir diinisiasi oleh Kanada, yang secara luas dikritik karena diskriminasi terhadap masyarakat adat (asli) dan imigran. [IT/r]