Moskow: Perang Gaza Berlanjut karena 'Kekeraskepalaan' AS dan Israel

Sikap tak kenal kompromi yang diambil oleh Zionis Israel dan AS membuat konflik di Gaza mustahil untuk diakhiri, kata perwakilan tetap Rusia untuk PBB. Vassily Nebenzia menyampaikan komentar tersebut selama sesi Dewan Keamanan PBB yang didedikasikan untuk krisis Gaza yang telah berlangsung setahun di Timur Tengah pada hari Selasa (8/10).
 
Serangan terhadap Israel oleh kelompok militan Palestina Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, di mana sekitar 1.200 warga Zionis Israel tewas dan 250 disandera, adalah "sebuah tragedi" tetapi itu digunakan untuk membenarkan "hukuman kolektif massal yang kejam dan tidak manusiawi terhadap warga Palestina," kata utusan tersebut.
 
Orang-orang Gaza "menghadapi bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua," tegasnya.
 
Nebenzia mencatat bahwa akibat operasi darat dan udara Israel, hampir 42.000 orang – terutama wanita dan anak-anak – telah tewas di Gaza tahun lalu, dan jumlah yang terluka dan hilang mendekati 100.000, sementara 2 juta warga Palestina lainnya mengungsi di dalam negeri. "Ini adalah hasil dari keras kepala kepemimpinan Zionis Israel dan dukungan sekutu Amerika... yang tidak mengizinkan Dewan Keamanan menghentikan siklus kekerasan yang kejam ini," tegas Nebenzia.
 
Washington memveto beberapa resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza sebelum akhirnya mengizinkan dokumen tersebut disahkan pada akhir Maret 2024.
 
Menurut laporan oleh Watson Institute for International and Public Affairs awal minggu ini, AS telah memberi Israel bantuan militer senilai $17,9 miliar selama setahun terakhir. Sebagian besar pengiriman dari Amerika adalah amunisi, termasuk peluru artileri dan bom seberat 2.000 pon (907 kg), menurut laporan tersebut.
 
"Situasi bencana" di Gaza seharusnya hanya diselesaikan melalui cara diplomatik dengan partisipasi semua negara di Timur Tengah dan pemain internasional utama, kata Nebenzia.
 
“Tujuan bersama kita adalah untuk memastikan pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, untuk menghentikan pertumpahan darah yang berisiko melanda seluruh Timur Tengah,” ungkapnya.
 
Para anggota DK PBB juga harus “menjamin pelaksanaan hak sah Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” yang akan memungkinkan mereka untuk mendirikan negara yang layak di dalam batas wilayah tahun 1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, utusan Rusia menambahkan.[IT/r]