0
Tuesday 17 December 2024 - 10:03
Gejolak Suriah:

Pemimpin HTS Berjanji untuk Tidak 'Membiarkan Suriah Digunakan untuk Serangan Anti-Israel'

Story Code : 1178778
Ahmed al-Sharaa, head of the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) militant group
Ahmed al-Sharaa, head of the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) militant group
"Kami tidak menginginkan konflik apa pun, baik dengan Zionis Israel atau siapa pun, dan kami tidak akan membiarkan Suriah digunakan sebagai landasan peluncuran serangan," Ahmed al-Sharaa mengaku dalam sebuah wawancara dengan The Times pada hari Senin (16/12).
 
Ia mengesampingkan serangan dari wilayah Suriah terhadap rezim Zionis Israel atau "negara" lain, yang menurut para pengamat menyiratkan pengakuannya terhadap rezim tersebut dalam ketentuan tersebut dan pendudukan Tel Aviv atas wilayah Palestina.
 
Sebelumnya, al-Sharaa juga menegaskan bahwa kelompoknya "tidak akan terlibat" dalam konflik dengan Tel Aviv, dengan menuduh bahwa "negara yang melemah" di negara itu adalah alasannya.
 
Pendiri cabang al-Qaeda di Suriah dan mantan wakil komandan Daesh (ISIS) itu juga mengatakan bahwa rezim tersebut tidak lagi memiliki alasan untuk menyerang negara itu karena “Hizbullah dan Iran sudah tidak ada lagi.”
 
Dalam wawancara hari Senin, ia mengulangi pernyataan tersebut, dengan menuduh bahwa serangan Zionis Israel terhadap Suriah “harus diakhiri dan Zionis Israel harus mundur ke posisi sebelumnya.”
 
Rezim tersebut telah secara nyata mengintensifkan serangan mematikannya terhadap Suriah, terutama yang menargetkan infrastruktur militernya, setelah pengambilalihan oleh militan anti-Damaskus, yang secara luas dilaporkan telah menerima dukungan dan kerja sama militer yang luas dari pihak rezim Zionis Israel dan Barat sejak pecahnya militansi yang didukung asing di negara itu pada tahun 2011.
 
Al-Sharaa juga memohon kepada Barat untuk mencabut sanksinya terhadap negara itu, dan juga menolak penunjukan Amerika Serikat, Inggris, dan pihak lain terhadap kelompoknya sebagai “organisasi teroris,” dengan menuduh bahwa HTS “melakukan kegiatan militer.”
 
Pernyataan itu muncul saat negara-negara tersebut dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menghapus kelompok tersebut dari daftar.[IT/r]
 
Comment