Presiden Palestina Menunjuk Pemerintahan Baru

AS menginginkan Otoritas Palestina yang direformasi untuk memerintah Gaza, namun Zionis Israel mengesampingkan rencana tersebut

Abbas, yang memimpin PA sejak 2005, mengungkapkan kabinet barunya melalui keputusan presiden. Pria berusia 88 tahun itu menunjuk mantan penasihatnya, Mohammed Mustafa, untuk menjabat sebagai perdana menteri, dan mengungkapkan bahwa kabinetnya akan mencakup tiga perempuan dan enam pejabat dari Gaza.

Mustafa, seorang ekonom lulusan AS, menggantikan Mohammad Shtayyeh, yang mengundurkan diri bersama seluruh kabinetnya bulan lalu. Shtayyeh mengatakan dia mengundurkan diri karena “perkembangan politik, keamanan, dan ekonomi terkait dengan agresi terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, dan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap wilayah yang dikuasai PA di Tepi Barat.

Mustafa mengatakan bahwa “prioritas nasional utamanya” adalah mengakhiri perang di Gaza, sebelum “merumuskan visi untuk menyatukan kembali institusi-institusi tersebut, termasuk memikul tanggung jawab atas Gaza,” lapor AFP.

Berbasis di kota Ramallah, Otoritas Palestina menjalankan kendali sipil atas sekitar 40% Tepi Barat, sementara wilayah lainnya berada di bawah kendali penuh militer dan sipil Zionis Israel. PA sebagian besar terdiri dari partai-partai politik di bawah payung Organisasi Pembebasan Palestina, dan didominasi oleh faksi Fatah pimpinan Abbas.

Gaza, bagaimanapun, telah berada di bawah kendali Hamas sejak 2007, ketika kelompok militan tersebut memenangkan konflik bersenjata singkat dan berdarah dengan Fatah. Hamas memandang Otoritas Palestina tidak sah atas pengakuan dan negosiasinya dengan Zionis Israel.

Presiden AS Joe Biden berpendapat bahwa Gaza pascaperang harus diperintah oleh “Otoritas Palestina yang telah direvitalisasi.” Setelah pertemuan dengan Abbas pada bulan Januari, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa Washington menginginkan PA yang direformasi untuk “secara efektif mengambil tanggung jawab atas Gaza” ketika pertempuran berhenti.

Namun, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana tersebut dan bersikeras untuk menerapkan “kendali keamanan penuh Zionis Israel” atas wilayah tersebut di masa mendatang. Selain itu, PA hanya mendapat sedikit dukungan dari masyarakat Palestina karena penolakan Abbas untuk menyelenggarakan pemilu, kesediaannya untuk mengizinkan pasukan Zionis Israel beroperasi sesuka hati di Tepi Barat, dan kegagalannya menghentikan penyebaran permukiman ilegal Israel di wilayah tersebut.[IT/r]