Laporan: Saudi Arabia Menunda Pembicaraan Normalisasi dengan Israel

Surat kabar online Elaph yang berbasis di London, mengutip seorang pejabat Zionis Israel, melaporkan pada hari Minggu (17/9) bahwa Washington telah memberi tahu Tel Aviv tentang sikap Riyadh bahwa sifat “ekstremis” dari rezim pendudukan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “menghalangi segala kemungkinan pemulihan hubungan dengan Palestina, dan juga itu dengan Saudi.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa para pejabat Zionis Israel “bingung” dengan keputusan tersebut, mengingat mereka yakin Saudi akan terus melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis Israel tanpa menghubungkannya dengan masalah Palestina.

Laporan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa Saudi berkecil hati setelah Netanyahu menerima tuntutan menteri Israel yang keras kepala, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, untuk tidak memberikan konsesi apa pun kepada Palestina.

Oleh karena itu, tambahnya, tanpa pemulihan hubungan dengan Palestina, tidak akan ada kemajuan dengan Arab Saudi.

Presiden AS Joe Biden menyatakan pada 28 Juli bahwa kesepakatan bagi Zionis Israel dan Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan mungkin akan segera tercapai setelah pembicaraan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dengan para pejabat Saudi di Jeddah.

Untuk menandatangani perjanjian dengan Zionis Israel, Riyadh secara terbuka meminta Tel Aviv untuk melaksanakan apa yang disebut Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002 untuk mendirikan negara Palestina terlebih dahulu.

Namun, anggota rezim sayap kanan Zionis Israel, yang dipimpin oleh Netanyahu, mengatakan mereka tidak akan memberikan konsesi apa pun kepada Palestina sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa Arab Saudi telah memberi tahu pemerintahan Biden bahwa menyelesaikan masalah Palestina sangat penting untuk setiap perjanjian normalisasi dengan Zionis Israel.

Selain itu, menurut para pejabat AS, Saudi secara pribadi meminta AS untuk menjamin keamanan kerajaan jika terjadi serangan dan memberikan akses terhadap teknologi nuklir sipil, serta sistem senjata AS yang lebih canggih.

Upaya Washington untuk menambahkan Arab Saudi ke dalam daftar negara-negara Arab yang telah menandatangani Perjanjian Abraham terjadi pada saat yang kritis ketika Biden berupaya untuk dipilih kembali dan pemerintah AS merasa malu dengan semakin kuatnya hubungan kerajaan tersebut dengan Iran dan Suriah, dan ketertarikannya lebih lanjut terhadap China.

UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko menandatangani perjanjian normalisasi dengan Zionis Israel yang ditengahi AS pada tahun 2020, sehingga memicu kecaman dari warga Palestina yang mengecam perjanjian tersebut sebagai “tikaman terhadap perjuangan Palestina dan rakyat Palestina.”[IT/r]