'Israel' Mengajukan Banding terhadap Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant oleh  ICC  

Pendudukan Zionis Israel mengajukan banding pada hari Minggu (15/12) terhadap surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Keamanan Yoav Gallant atas kejahatan perang di Gaza, Radio Angkatan Darat Zionis "Israel" melaporkan.
 
Zionis "Israel" terus-menerus membantah yurisdiksi pengadilan tersebut karena bukan anggota ICC.
 
Netanyahu sebelumnya mengutuk surat perintah tersebut, menyebutnya "anti-Semit". "Israel menantang yurisdiksi ICC dan legitimasi surat perintah penangkapan," bunyi pernyataan dari kantor perdana menteri Zionis Israel.
 
Ditambahkan bahwa "jika pengadilan menolak permintaan ini, hal itu akan semakin menunjukkan kepada teman-teman Israel di Amerika Serikat dan di seluruh dunia betapa biasnya Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Negara Zionis Israel."
 
Dalam konteks itu, penting untuk dicatat bahwa Zionis "Israel" telah meminta ICC untuk menangguhkan surat perintah tersebut hingga banding diselesaikan.
 
Borrell mendesak negara-negara anggota UE untuk menghormati keputusan ICC
Bulan lalu, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak semua negara anggota UE untuk mematuhi putusan Pengadilan Kriminal Internasional, khususnya surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu.
 
 
Borrell mengatakan kepada wartawan, "Kita tidak dapat melemahkan Pengadilan Kriminal Internasional. Itu adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan keadilan global," menjelaskan bahwa pengadilan tersebut bukan pengadilan politik melainkan "badan hukum yang dibentuk oleh orang-orang terhormat yang merupakan yang terbaik di antara profesi hakim."
 
Meskipun semua negara anggota UE telah menandatangani perjanjian pendirian ICC, Prancis pada hari Rabu (11/12) menarik kembali komitmennya kepada pengadilan tersebut dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan menahan Netanyahu dan mantan Menteri Keamanan Yoav Gallant meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap mereka.
 
Prancis memutuskan untuk mempertahankan kebebasan pejabat Zionis Israel di tanahnya, dengan mengutip "hubungan yang secara historis baik" yang menghubungkannya dengan Zionis "Israel", serta pendudukan dan dugaan "penghormatan terhadap keadilan yang profesional dan independen, dan integritas hukum."
 
Wakil Perdana Menteri Italia, Menteri Transportasi, dan pemimpin partai Liga sayap kanan Matteo Salvini menyatakan bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu akan disambut dengan hangat di Italia, meskipun ada tuduhan kejahatan perang baru-baru ini yang ditujukan kepadanya oleh ICC.
 
"Saya berencana untuk bertemu dengan anggota pemerintah Israel segera, dan jika Netanyahu datang ke Italia, dia akan diterima. Para penjahat perang adalah orang lain," kata Salvini, menolak keputusan ICC.
 
Ia mengkritik label "penjahat perang" sebagai sesuatu yang "tidak sopan" terhadap "perdana menteri salah satu dari sedikit negara demokrasi di Timur Tengah."[IT/r]