AS Akui Upaya untuk Mengubah Rezim di Iran

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken secara terbuka mengakui bahwa selama dua dekade terakhir Washington telah melakukan eksperimen untuk mengubah rezim di Iran. Namun, upaya untuk menggulingkan Republik Islam itu telah gagal, katanya.
 
Blinken mengikuti percakapan di Council on Foreign Relations di New York pada hari Rabu (18/12) ketika ia ditanya apakah AS harus mengadopsi kebijakan perubahan rezim di Iran. "Saya pikir jika kita melihat 20 tahun terakhir, eksperimen kita dalam perubahan rezim belum benar-benar menjadi keberhasilan yang gemilang," kata Blinken, pernyataan yang disambut tawa dari hadirin.
 
Menteri luar negeri mengaitkan kegagalan tersebut dengan tidak adanya hubungan diplomatik antara Washington dan Tehran sejak April 1980, ketika Presiden Jimmy Carter memutuskan hubungan dengan Iran setelah krisis penyanderaan tahun 1979 di kedutaan AS di Tehran.
 
Blinken menyoroti dinamika "rumit" di Iran, dengan mencatat bahwa AS dalam banyak hal "bukanlah sumber terbaik untuk pandangan yang jelas tentang hal itu" karena kedua negara telah melepaskan diri.
 
Ia mengklaim bahwa narasi penentangan terhadap Republik Islam "mencerminkan setidaknya setengah dari populasi" tetapi "tidak sejelas itu."
 
Ia mengakui bahwa ada "elemen yang sangat konservatif di Iran yang jumlahnya signifikan yang mungkin tetap bergantung pada rezim tersebut."
 
Ia juga mengakui bahwa Washington telah mencoba untuk menggerakkan masyarakat Iran, namun mencatat bahwa "sangat sulit untuk melakukannya dari luar." “Apa yang telah kami coba lakukan, di berbagai titik waktu, adalah, dengan kemampuan terbaik kami, untuk lebih memberdayakan orang-orang di dalam Iran yang menginginkan masa depan yang berbeda bagi negara tersebut – untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat berdiri, untuk dapat memiliki beberapa sumber daya untuk melakukan itu,” kata menteri luar negeri.
 
Blinken juga menyarankan bahwa Tehran dapat secara serius mempertimbangkan untuk mengembangkan senjata nuklir di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan datang harus bernegosiasi dengan Teheran untuk mencegahnya membuat bom.
 
Selama masa jabatan presiden pertamanya dari tahun 2017 hingga 2021, Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral tahun 2015, yang dimaksudkan untuk mempersulit Iran memperoleh senjata nuklir, dan melancarkan apa yang disebutnya sebagai “kampanye tekanan maksimum.”
 
Minggu lalu, Wall Street Journal melaporkan, mengutip sumber anonim, bahwa tim transisi Trump sedang mempertimbangkan opsi untuk menargetkan Iran, termasuk serangan langsung terhadap fasilitas nuklirnya.[IT/r]