Hamas Menyerukan Pemerintah Non-Partisan untuk Memimpin Gaza Pasca Perang

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat pada hari Jumat (12/7), pejabat senior Hamas Hussam Badran menguraikan posisi kelompok tersebut selama negosiasi yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat.

“Kami telah menyarankan agar pemerintah kompetensi nasional non-partisan mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang,” kata Badran.

Dia menekankan bahwa pemerintahan Gaza pasca perang adalah urusan internal Palestina dan tidak akan menjadi bahan diskusi eksternal.

“Pemerintahan Gaza setelah perang adalah urusan internal Palestina, bebas dari campur tangan eksternal, dan kami tidak akan terlibat dalam diskusi dengan pihak asing mengenai pemerintahan Gaza di masa depan,” tegasnya.

Seorang perwakilan Hamas memberi tahu AFP bahwa usulan pembentukan pemerintahan non-partisan ini dikomunikasikan melalui mediator.

Pemerintahan yang diharapkan bertujuan untuk memfasilitasi pemilihan umum di Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat yang diduduki.

Komentar Badran mengikuti tuntutan entitas apartheid Zionis “Israel” untuk mempertahankan kendali atas koridor Philadelphi, yang terletak di perbatasan Gaza dengan Mesir.

Namun demikian, Hamas secara konsisten bersikeras bahwa entitas tersebut harus menarik diri dari seluruh wilayah Gaza setelah gencatan senjata.

Konflik yang terjadi saat ini, yang dimulai pada tanggal 7 Oktober setelah Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Gaza yang mengakibatkan ratusan tawanan, telah menyebabkan kematian hampir 38.350 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan telah menyebabkan sebagian besar wilayah Palestina hancur. 

Pada saat yang sama, entitas apartheid Zionis “Israel” telah melakukan pengepungan total terhadap Gaza, sehingga sangat membatasi aliran makanan, obat-obatan, listrik dan air ke wilayah tersebut.[IT/r]