Anggota Parlemen Inggris: Inggris Mengizinkan ‘Israel’ Menandai Pekerjaan Rumahnya Terkait Pengawasan Kejahatan Perang

Dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Andrew Mitchell, anggota parlemen Brendan O'Hara mempertanyakan organisasi dan badan amal mana yang telah memberikan bukti kepada pemerintah mengenai kepatuhan hukum Zionis “Israel”.

Secara khusus, O'Hara, juru bicara Partai Nasional Skotlandia untuk urusan luar negeri, mengatakan ia prihatin bahwa Inggris "percaya pada kepatuhan Zionis 'Israel' terhadap HHI [hukum kemanusiaan internasional] hanya berdasarkan kehadiran pengacara yang terikat dengan militer Zionis “Israel” .

“Meskipun pengawasan hukum internal dalam operasi militer diakui sebagai hal yang penting… kepatuhan terhadap [hukum humaniter internasional] harus diperiksa dengan cermat oleh badan internasional yang diterima dan tidak memihak seperti PBB atau ICC,” tulisnya.

“Membiarkan partai yang berkonflik untuk 'menandai pekerjaan rumahnya' berisiko membahayakan ketidakberpihakan dan menimbulkan pertanyaan penting mengenai objektivitas dan kredibilitas penilaian terutama ketika ada banyak bukti pelanggaran.”

Surat O'Hara menyusul debat parlemen selama dua jam mengenai Gaza pada hari Selasa, di mana hampir selusin anggota parlemen meminta pemerintah untuk mengatakan apakah mereka telah memperbarui penilaiannya terhadap kepatuhan Zionis “Israel”, mengingat laporan yang didukung PBB minggu ini menemukan Gaza akan berada dalam kondisi kelaparan yang akan segera terjadi.

Mitchell tidak bersedia memberikan rinciannya, namun mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri “sedang menjalani proses hukum yang diperlukan, yang rumit” dan akan memberikan informasi terbaru kepada anggota parlemen segera setelah mereka mampu melakukannya.

Yasmine Ahmed, direktur Human Rights Watch di Inggris, mengatakan pemerintah tidak bisa “bertahan di belakang klaim umum bahwa Zionis ‘Israel’ mematuhi hukum internasional ketika bukti yang bertentangan semakin hari semakin banyak.”

Penilaian kantor luar negeri terhadap kepatuhan Zionis “Israel” terhadap hukum humaniter internasional sangat penting bagi ekspor senjata Inggris ke negara tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk menangguhkan izin ekspor jika pemerintah menilai terdapat risiko yang jelas bahwa senjata Inggris dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.

“Dengan gagal menangguhkan pemberian izin peralatan militer kepada Zionis 'Israel', pemerintah Inggris berisiko gagal mencegah genosida, dan terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta melanggar hukum Inggris, kata Ahmed.[IT/r]