Kelompok Perlawanan: Militer AS Meningkatkan Kehadirannya di Irak untuk Membantu Israel

Kelompok perlawanan Ashab al-Kahfi, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (23/4), meminta pemerintah Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani untuk "mewaspadai" kehadiran militer AS yang tumbuh di dalam dan sekitar negara itu.

“Personel intelijen Amerika sering menggunakan wilayah udara Irak akhir-akhir ini…untuk memindahkan personel dan peralatan teknis dari pangkalan Jahra Kuwait ke situs Victory yang terletak di Bandara Baghdad,” kata kelompok perlawanan itu.

“Kita juga harus memperhatikan apa yang direncanakan Amerika dalam periode khusus ini, yaitu untuk membantu entitas sementara Zionis Israel, dan untuk meningkatkan transfer dukungan logistik melalui wilayah udara Irak,” tambahnya.

Ditekan oleh rakyat Irak, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak saat itu Mustafa Al-Kadhimi menyatakan pada Juli 2021 bahwa misi AS di Irak akan beralih dari pertempuran ke peran "penasihat" pada akhir tahun itu.

Sementara Amerika Serikat mengklaim telah mengakhiri misi tempurnya di Irak, sekitar 2.500 tentara Amerika masih berada di dalam negara Arab di bawah apa yang disebut Washington sebagai misi "penasihat".

Kembali pada bulan Februari, kepala kelompok perlawanan Irak Harakat Hezbollah Nujaba, Akram al-Kaabi, menyatakan bahwa tidak ada persahabatan antara Baghdad dan Washington, dan pasukan pendudukan Amerika tidak dapat tinggal di negara Arab dengan dalih apapun.

“Tidak ada persahabatan dengan Amerika,” katanya. “AS adalah musuh dan akan tetap menjadi musuh. Kami tidak menerima tinggalnya pasukan Amerika, termasuk penasihat, teknisi, dan pasukan tempur. Perlawanan tidak memiliki posisi lain dan tidak akan pernah mengubahnya.”

Pada tanggal 19 Maret 2003, AS dan Inggris menginvasi Irak dengan terang-terangan melanggar hukum internasional dan dengan dalih menemukan Senjata Pemusnah Massal, tetapi senjata semacam itu tidak pernah ditemukan di Irak.

Lebih dari satu juta warga Irak tewas akibat invasi pimpinan AS, dan pendudukan negara itu, menurut organisasi investigasi Project Censored yang berbasis di California.[IT/r]