Arab Saudi Tegaskan Kembali Komitmennya terhadap Kenegaraan Palestina

Arab Saudi sekali lagi menegaskan pendiriannya yang teguh terhadap kenegaraan Palestina, menggarisbawahi bahwa setiap normalisasi diplomatik dengan Zionis "Israel" bergantung pada pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.
 
Posisi ini, yang pertama kali ditekankan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), ditegaskan kembali dalam pidato-pidato penting baru-baru ini dan tetap menjadi pusat kebijakan luar negeri Kerajaan, sebagaimana diungkapkan oleh pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Saudi.
 
Pada tanggal 18 September 2024, selama sesi pembukaan masa jabatan kesembilan Dewan Syura, MBS menjelaskan bahwa Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis "Israel" tanpa pemenuhan hak-hak Palestina, termasuk pembentukan negara Palestina yang berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan.
 
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa MBS menegaskan kembali sikap ini pada KTT Arab-Islam luar biasa yang diadakan di Riyadh pada 11 November 2024.
 
Kementerian tersebut juga menegaskan "penolakannya terhadap segala pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, atau upaya untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka."
 
"Masyarakat internasional memiliki tugas saat ini untuk meringankan penderitaan kemanusiaan yang parah yang dialami oleh rakyat Palestina, yang akan tetap teguh di tanah mereka dan tidak akan pindah darinya," kementerian tersebut menggarisbawahi.
 
"Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin terjadi tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini," kementerian tersebut menyimpulkan.
 
Pernyataan tersebut dirilis tepat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Riyadh tidak mengupayakan negara Palestina sebagai syarat normalisasi, saat ia menerima Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
 
Beberapa saat setelah kedua pejabat tersebut bertemu, baik Trump maupun Netanyahu menahan diri untuk tidak menegaskan kembali pernyataan sebelumnya, sehingga masalah tersebut belum terselesaikan.[IT/r]