PM Sudani: Tidak Perlu Pasukan AS di Irak karena Pasukan Irak Siap Sepenuhnya, Daesh Telah Dikalahkan

Sudani mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazira bahwa pasukan keamanan Irak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memastikan keamanan di seluruh negeri setelah penghapusan kelompok teroris Wahhabi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISISL”].

Pada awal 2003, AS menginvasi Irak dengan dalih bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal.

AS menarik tentara dari Irak antara tahun 2007 dan 2011 tetapi mengerahkan mereka kembali pada tahun 2014 bersama dengan mitra lain untuk melawan ancaman Daesh.

Irak berhasil mengakhiri kekuasaan teritorial kelompok Takfiri di negara itu berkat pengorbanan tentara nasional serta Unit Mobilisasi Populer anti-teror [PMU], yang mendapat dukungan dari Iran.

Namun, Washington mempertahankan pasukannya di dalam Irak yang bertentangan dengan resolusi yang mengharuskan penarikannya.

Militer AS mengumumkan akhir dari misi tempurnya di Irak pada Desember 2021, tetapi masih mempertahankan sejumlah pasukan di sana dengan kedok sebagai penasehat.

Juga dalam sambutannya, Sudani mengatakan serangan terhadap negara mana pun dari wilayah Irak tidak dapat diterima, mencatat bahwa Irak, sebagai kewajiban hukum dan moral, tidak mengizinkan penggunaan tanahnya untuk menyerang negara-negara tetangga.

Konstitusi Irak tidak menerima kehadiran individu bersenjata di kamp-kamp, di mana mereka menerima pelatihan militer, serta infiltrasi mereka ke tanah Iran, katanya, menambahkan bahwa tidak ada yang ikut campur dalam keputusan dan kemerdekaan nasional negara itu.

Di tempat lain dalam komentarnya, perdana menteri Irak menggambarkan kesepakatan baru-baru ini antara Tehran dan Riyadh untuk menghidupkan kembali hubungan sebagai "sangat penting".

Kesepakatan itu akan membantu meningkatkan stabilitas regional, katanya, seraya menambahkan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya dapat diwujudkan melalui kerja sama antar negara di kawasan tersebut.

Bulan lalu, Iran dan Arab Saudi setuju untuk melanjutkan hubungan diplomatik mereka dan membuka kembali kedutaan dan misi diplomatik mereka setelah tujuh tahun saling menjauh. China memediasi pemulihan hubungan antara dua kekuatan Timur Tengah.

Perdana menteri Irak menggarisbawahi perlunya kembalinya Suriah ke Liga Arab yang berbasis di Kairo serta interaksi dengan pemerintah Damaskus, menekankan bahwa tantangan keamanan paling serius saat ini adalah situasi keamanan di Suriah.

Liga Arab menangguhkan keanggotaan Suriah pada November 2011 menyusul pecahnya militansi yang didukung asing di negara itu.

Saat ini, setelah lebih dari satu dekade, laporan mengatakan Arab Saudi berencana mengundang Presiden Suriah Bashar al-Assad ke KTT Liga Arab yang diselenggarakan oleh Riyadh bulan depan.

Sudani juga mengatakan tantangan utama yang sekarang dihadapi pemerintah Irak adalah korupsi, yang sebagian besar dilakukan oleh pihak politik atau pejabat.

Dia meyakinkan bahwa pengadilan Irak akan mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi yang dijuluki “pencurian abad ini” terlepas dari posisi dan afiliasi mereka dengan pihak yang berbeda.

Oktober lalu, Kementerian Keuangan Irak menemukan bahwa hampir 3,7 triliun dinar [sekitar $2,5 miliar] telah dicuri dari otoritas pajak negara itu antara September 2021 dan Agustus 2022.[IT/r]