Rakyat Bahrain Memprotes Penahanan Sewenang-wenang, Menuntut Pembebasan Tahanan Politik

Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq, kelompok oposisi utama Bahrain, mengatakan penduduk Sanabis, sebuah kota yang terletak di pinggiran ibukota Manama, mengadakan protes damai Selasa (30/11) malam untuk mengutuk serangan rezim dan penahanan sewenang-wenang, dan untuk mengekspresikan solidaritas dengan tahanan politik.

Al-Wefaq juga mengatakan dalam sebuah posting di akun Twitter-nya bahwa penduduk kota Demestan telah menggelar unjuk rasa solidaritas dengan para aktivis politik yang dipenjara.

Sambil memegang plakat bertuliskan, "Kami tidak akan meninggalkan jalan sampai tuntutan kami dipenuhi," para pengunjuk rasa menyerukan pembebasan tahanan politik.

“Penduduk di daerah itu melanjutkan protes damai mereka dalam solidaritas dengan tahanan hati nurani dan menuntut pembebasan tanpa syarat mereka,” kata kelompok oposisi dalam tweet.

Kota Sanabis adalah tempat protes sehari sebelumnya atas pemenjaraan aktivis hak asasi manusia Abduljalil Abdulla al-Singace, yang telah melakukan mogok makan selama lebih dari 140 hari.

Para pengunjuk rasa di Bahrain telah berulang kali menyuarakan keprihatinan atas situasi yang mengkhawatirkan di penjara-penjara negara itu dan mengutuk penganiayaan otoritas Bahrain terhadap para aktivis yang dipenjara, menuntut pembebasan segera semua narapidana politik.

Bahrain mendapat tekanan dari organisasi hak asasi manusia atas kondisi penjaranya, termasuk kepadatan penduduk, sanitasi yang buruk, dan kurangnya perawatan medis.

Kembali pada bulan April, ulama paling terkemuka Bahrain Ayatollah Sheikh Isa Qassim mengatakan menyusun konstitusi baru adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis politik di kerajaan kecil yang dilanda protes, mendesak rezim di Manama untuk mengejar kesepakatan dengan oposisi Bahrain alih-alih semakin menekan perbedaan pendapat.

Demonstrasi telah diadakan di Bahrain secara teratur sejak pemberontakan rakyat dimulai pada pertengahan Februari 2011.

Para peserta menuntut agar rezim Al Khalifa melepaskan kekuasaan dan memungkinkan sistem yang adil yang mewakili semua warga Bahrain didirikan.

Manama, bagaimanapun, telah berusaha keras untuk menekan tanda-tanda perbedaan pendapat.

Pada tanggal 5 Maret 2017, parlemen Bahrain menyetujui pengadilan warga sipil di pengadilan militer dalam tindakan yang dikecam oleh para pegiat hak asasi manusia sebagai sama dengan pengenaan darurat militer yang tidak diumumkan di seluruh negeri.

Raja Hamad meratifikasi amandemen konstitusi pada 3 April 2017. [IT/r]