Kepentingan Politis Rambah Kurikulum Baru

Sejumlah pratisis dan pengamat pendidikan menilai pemerintah dalam penerapan kurikulum baru ini sangat memaksakan dan terkesan ada kepentingan politis daripada akademis. Bahkan tidak sedikit yang meminta penundaan penerapan kurikulum baru karena para guru belum siap, kontennya sampai sekarang masih membingungkan guru dan para muridlah yang akan menjadi korban pemaksaan kurikulum setengah matang tersebut.

Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Said Hamid Hasan, berpendapat, Indonesia memang membutuhkan kurikulum baru, akan tetapi sebaiknya seluruh pemangku kepentingan lebih mengedepankan sisi akademis ketimbang politis dari rencana kurikulum ini.

"Sebab jika politis terus yang dikedepankan, maka bangsa kita akan semakin ketinggalan. Malaysia sudah bergerak untuk menyiapkan bangsanya di 2020. Dan kurikulum baru ini bagian dari itu," paparnya.

Kemdikbud akhirnya menetapkan sasaran penerima kurikulum baru hanya di 6.410 kebanyakan sekolah eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dari sekitar 207.114 sekolah yang ada di Indonesia. Dari 6.410 sekolah itu, hanya akan ada 56.113 guru dari sekitar 2,9 juta guru di Indonesia yang akan dilatih untuk menjalankan kurikulum baru di tahun ini.

Akan Penerapan kurikulum baru yang hanya di sekolah eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Terakreditasi A dinilai hanya akan memperbesar kesenjangan pendidikan. Jika memang kualitas kurikulum diyakini bermutu seharusnya pemerintah berani mengimplementasikan kurikulum di sekolah berakreditasi rendah.

Keberatan tersebut disampaikan Sekretaris Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) Darmin Mbula di Jakarta, Kamis (9/5). Darmin menilai jika memang kurikulum ini bagus, penerapan kurikulum baru seharusnya dilakukan di sekolah-sekolah dengan kualitas terburuk dan mengubahnya menjadi sekolah-sekolah unggulan.

"Kalau hanya di sekolah-sekolah bagus, berarti hanya mempersiapkan segelintir anak bangsa dan memperbesar kesenjangan pendidikan yang ada," kata Darmin. (IT/sa)