'Israel' Menuntut UNRWA Hentikan Operasi di al-Quds Sebelum Akhir Bulan

Duta Besar Zionis Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, mengumumkan pada hari Jumat bahwa Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) harus menghentikan operasinya dan mengosongkan kantornya di al-Quds yang diduduki sebelum 30 Januari 2025.
 
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Danon menyatakan, "UNRWA diwajibkan untuk menghentikan operasinya di Yerusalem dan mengosongkan semua kantor tempat badan tersebut beroperasi di kota ini, selambat-lambatnya 30 Januari 2025."
 
Menurut surat tersebut, arahan ini diperlukan karena "risiko keamanan nasional yang akut" terkait dengan apa yang diklaim Zionis Israel sebagai "infiltrasi" UNRWA oleh Hamas.
 
Pengumuman ini mengikuti tindakan legislatif pada akhir Oktober ketika parlemen Zionis Israel mengesahkan undang-undang yang bertujuan melarang kegiatan UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki dan wilayah di bawah kendali Israel. Undang-undang tersebut mengutip tuduhan keterlibatan staf UNRWA dalam Operasi Badai al-Aqsa .
 
Namun, laporan PBB tentang kegiatan badan tersebut membantah klaim ini, menunjukkan bahwa pendudukan Zionis Israel belum memberikan bukti apa pun yang menghubungkan pegawai UNRWA dengan "kegiatan terorisme."
 
Langkah untuk melarang UNRWA di al-Quds yang diduduki telah menuai kritik dari pengamat internasional, yang berpendapat bahwa badan tersebut memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina. Pejabat UNRWA belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap ultimatum Zionis Israel.
 
UNRWA Menghadapi Krisis Keuangan
UNRWA menghadapi krisis keuangan yang meningkat akibat berkurangnya dukungan internasional, sebagai konsekuensi dari tuduhan Israel terhadap badan tersebut dan tekanannya pada negara-negara donor, menurut laporan Press TV pada hari Kamis (23/1).
UNRWA telah lama menjadi penyelamat bagi jutaan pengungsi Palestina, menyediakan layanan penting di seluruh wilayah. Namun, tantangan baru-baru ini, termasuk tekanan keuangan yang terkait dengan tuduhan Israel tentang terorisme terhadap badan tersebut, telah berdampak signifikan pada operasinya.
 
Tuduhan Zionis Israel, ditambah dengan tekanan berikutnya pada negara-negara donor, telah menyebabkan pengurangan pendanaan untuk UNRWA. Di Yordania saja, di mana badan tersebut mendukung 2,3 juta pengungsi Palestina, dampak dari kekurangan dana ini terasa sangat nyata.
 
UNRWA mengoperasikan 25 pusat perawatan kesehatan primer di seluruh Yordania, menyediakan layanan penting bagi para pengungsi. Penghentian dukungan akan menyebabkan kekurangan obat-obatan dan layanan kesehatan yang parah, meninggalkan ribuan keluarga rentan tanpa bantuan penting, termasuk pasokan makanan dan bantuan lainnya.
 
"Pengurangan atau penghentian layanan kemanusiaan UNRWA akan menghasilkan tantangan besar dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan sosial," peringatkan seorang juru bicara UNRWA.
 
Zionis Israel Melarang UNRWA
Pada 28 Oktober 2024, Zionis Israel memberlakukan undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA di wilayah-wilayah di bawah kendalinya dan melarang otoritas Israel untuk berinteraksi dengan badan tersebut. Undang-undang ini, yang akan mulai berlaku akhir bulan ini, telah menimbulkan kekhawatiran atas potensi penutupan operasi UNRWA di wilayah-wilayah tersebut.
 
Pejabat UNRWA telah memperingatkan bahwa masa depan akan semakin sulit akibat pengurangan anggaran dari beberapa negara donor.
 
Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menyatakan bahwa proyeksi untuk 2025 agak suram karena beberapa negara donor telah mengindikasikan "mereka akan memasuki periode penghematan, anggaran penghematan."
 
Press TV menyoroti bahwa potensi pengurangan atau penghentian layanan UNRWA semakin menambah tekanan pada pemerintah Yordania, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.
 
Baik UNRWA maupun pemerintah Yordania telah mengeluarkan seruan mendesak untuk dukungan internasional, memperingatkan bahwa krisis ini mengancam kesejahteraan para pengungsi dan stabilitas regional.[IT/r]