Rakernas Ahlulbait Indonesia untuk Periode 2024-2029: Menyusun Strategi Lima Tahun untuk Memperkuat Program Organisasi

Rakernas ini menjadi momen strategis bagi organisasi untuk menyusun roadmap kerja nasional yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Rakernas diselenggarakan sekali dalam satu periode kepengurusan, yaitu di awal masa jabatan, untuk merumuskan Pokok-Pokok Kebijakan Lima Tahun (Pojaklita).

Landasan Kebijakan dan Kesesuaian Program
Dalam sambutannya, Ustadz Zahir menegaskan bahwa Pojaklita bukanlah gagasan internal DPP, melainkan hasil pembahasan mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) sebelumnya. “Prokernas adalah program nasional organisasi yang wajib dijalankan secara kolektif oleh seluruh unsur, mulai dari DPP, DPW, hingga DPD,” tegasnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Pojaklita harus diterjemahkan ke dalam program tahunan di setiap tingkatan organisasi agar tercipta keselarasan. Hal ini sekaligus menekankan pentingnya kehadiran perwakilan DPW dan DPD dalam Rakernas. “Ketika Prokernas dirumuskan, DPW dan DPD harus memahami bahwa program ini akan menjadi acuan utama yang juga harus diintegrasikan ke dalam Prokerwil dan Prokerda,” tambahnya.

Sebagai contoh, Ustadz Zahir menjelaskan bahwa jika Prokernas menetapkan agenda Kaderisasi Nasional, maka DPW dan DPD wajib melaksanakan program serupa, baik secara mandiri, melalui fasilitasi, maupun dengan mengirimkan peserta ke pelatihan yang diadakan di wilayah atau daerah terdekat.

“Inilah pentingnya kehadiran perwakilan DPW dan DPD dalam rapat ini, agar memahami bahwa program kerja nasional (Prokernas) harus menjadi dasar keselarasan Prokerwil dan Prokerda,” ujarnya.

Sinergi Nasional dan Komitmen Wilayah
Rakernas juga menjadi forum untuk mengevaluasi keselarasan kerja di tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Ustadz Zahir menyoroti perlunya sinergi yang lebih kuat, mengingat pada periode sebelumnya sempat ditemukan hambatan ketika DPW tidak menjadikan program nasional sebagai prioritas. “Tidak boleh ada alasan bahwa program nasional tidak relevan dengan fokus wilayah atau daerah. Semua unsur harus menyelaraskan prioritasnya dengan Prokernas,” tandasnya.

Beliau menambahkan bahwa penyesuaian program diperlukan tidak hanya dalam rencana lima tahunan, tetapi juga dalam rencana kerja tahunan. “Penyesuaian program di tingkat nasional dengan DPW dan DPD harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya dalam satu periode, tetapi juga pada level tahunan, sehingga ada kesinambungan kerja antara pusat, wilayah, dan daerah,” jelasnya.

Penyusunan Prokernas 2024–2029
Setelah pembukaan, Rakernas berlanjut dengan pembahasan rancangan Prokernas 2024–2029 oleh enam departemen DPP, yaitu:
1. Departemen Kaderisasi
2. Departemen Organisasi
3. Departemen Pemberdayaan Ekonomi
4. Departemen Penelitian dan Pengembangan
5. Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Departemen Humas, Media, dan Penerangan

Setiap departemen memaparkan rancangan programnya yang akan menjadi bagian integral dari roadmap lima tahun organisasi. Selama sesi pemaparan, terdapat berbagai koreksi, usulan, tambahan, dan penyempurnaan yang diajukan oleh peserta di DPP, serta perwakilan-perwakilan yang hadir secara virtual melalui Zoom.

Setelah pembahasan berlangsung selama beberapa jam dengan penuh khidmat, agenda ini ditutup oleh Wakil Ketua Umum, Ustadz Ahmad Hidayat.

Dalam penutupannya, beliau mengingatkan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan Prokernas. Program yang disepakati tidak hanya melanjutkan capaian dari periode sebelumnya, tetapi juga memperkuat pijakan organisasi dalam menghadapi tantangan lima tahun mendatang.

Pembahasan RKAT untuk Mengawali Babak Baru
Acara dilanjutkan dengan agenda pembahasan mendetail Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 yang dilaksanakan secara tertutup dan dihadiri oleh para pengurus dari setiap departemen. Agenda ini bertujuan untuk memastikan seluruh rencana kerja dan alokasi anggaran tahunan sejalan dengan Program Kerja Nasional (Prokernas) yang telah ditetapkan.

Setiap departemen memaparkan rencana kerja dan anggaran masing-masing, yang kemudian ditinjau, disempurnakan, dan didiskusikan secara mendalam. Proses ini melibatkan sanggahan serta perdebatan yang berlangsung serius namun tetap mengedepankan semangat kebersamaan dan profesionalisme. Setelah melalui serangkaian diskusi intensif, pembahasan RKAT akhirnya selesai pada pukul 19.30 WIB.

Penutupan
Dalam sambutan penutupnya, Ketua Umum DPP, Ustadz Zahir Yahya, memberikan motivasi kepada seluruh peserta Rakernas. “Dengan rampungnya Rakernas, peluit sudah dibunyikan. Ini saatnya kita berlaga, bekerja keras untuk mewujudkan tujuan suci organisasi. Semua unsur, dari pusat hingga daerah, harus bergerak bersama,” ujarnya.

Beliau juga menekankan pentingnya pendampingan dari departemen-departemen DPP agar pelaksanaan program di wilayah dan daerah berjalan lancar. “Muswil dan Musda tidak boleh menjadi hambatan dalam merealisasikan RKAT,” tegasnya.

Sebagai penutup, Ustadz Zahir mengingatkan bahwa perubahan besar di akhir zaman akan terus berjalan, dengan atau tanpa keterlibatan kita. “Ini adalah peluang bagi kita untuk terlibat dalam proses perubahan besar. Semangat lah untuk berbuat, karena Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan menyaksikan. Kita pasti akan dibantu. Inilah semangat kita,” pungkasnya.

Harapan dan Langkah ke Depan
Rakernas 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi Ahlulbait Indonesia untuk memperkuat perannya di tengah masyarakat melalui sinergi yang solid antara DPP, DPW, dan DPD. Dengan roadmap lima tahun yang telah dirumuskan, organisasi ini berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata demi kemajuan umat dan bangsa. [IT/r]