Pakar PBB Menuduh 'Israel' Melakukan 'Kampanye Kelaparan' terhadap Gaza

Seorang pakar PBB menuduh Zionis "Israel" melakukan "kampanye kelaparan" terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, memperingatkan bahwa entitas itu menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai senjata untuk mencelakai penduduk di wilayah yang terkepung itu.
 
Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB minggu ini, Michael Fakhri, Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan, menyatakan bahwa sejak agresi militer Zionis Israel terhadap Gaza dimulai pada awal Oktober tahun sebelumnya, aliran makanan, obat-obatan, dan pasokan kemanusiaan lainnya telah dibatasi secara ketat.
 
"Pada bulan Desember, warga Palestina di Gaza mencapai 80 persen dari orang-orang di dunia yang mengalami kelaparan atau kelaparan hebat," tegas Fakhri. Ia lebih lanjut mencatat, "Tidak pernah dalam sejarah pascaperang ada populasi yang dibuat kelaparan begitu cepat dan begitu total seperti yang terjadi pada 2,3 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza."
 
Kesaksian tentang krisis kelaparan di #Gaza mengungkapkan situasi yang mengerikan:
 
"Ini adalah populasi yang kelaparan sampai mati." Dari para pemimpin #PBB hingga ekonom, mereka semua sepakat bahwa tingkat keparahan dan penyebaran kelaparan di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya. #GenosidaGaza #Palestina pic.twitter.com/UVbuhRUJLo
— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 11 Juli 2024
 
Fakhri juga menyoroti bahwa laporan tentang penghancuran sistem pangan Gaza telah diterima sejak agresi Zionis Israel dimulai, dengan dokumentasi yang disediakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan sumber-sumber lain.
 
Ia menekankan bahwa Zionis "Israel kemudian menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai senjata politik dan militer untuk melukai dan membunuh orang-orang Palestina di Gaza."
 
Fakhri lebih lanjut menunjukkan bahwa Zionis "Israel" telah menggunakan "berbagai teknik kelaparan dan kelaparan terhadap Palestina, menyempurnakan tingkat kendali, penderitaan, dan kematian yang dapat ditimbulkannya melalui sistem pangan" sejak berdirinya entitas pendudukan ilegal tersebut 76 tahun yang lalu.
 
Sementara itu, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah menolak tuduhan tersebut, menyebut klaim bahwa Zionis "Israel" membatasi bantuan kemanusiaan "sangat salah".[IT/r]