Senat AS Memblokir Pendanaan Ukraina

Presiden Biden telah memohon kepada Kongres untuk meloloskan proposal senilai $111 miliar tersebut

Pemungutan suara terakhir adalah 49 mendukung dan 51 menentang; oposisi dari Partai Republik memberikan suara menentang RUU tersebut bersama Senator Bernie Sanders, seorang independen dari Vermont yang biasanya memberikan suara bersama dengan Demokrat. Pemimpin Mayoritas Chuck Schumer, seorang Demokrat dari New York, juga memilih “tidak” sehingga dia dapat mengajukan kembali RUU tersebut di kemudian hari, menurut The Hill.

Gedung Putih awalnya meminta dana darurat tambahan sebesar $105 miliar untuk “keamanan nasional” pada bulan Oktober, dan memilih untuk menggabungkan bantuan tersebut ke Ukraina dengan uang untuk Zionis Israel, Taiwan, dan “keamanan perbatasan” untuk menarik perhatian Partai Republik. DPR yang mayoritas anggota Partai Republik bersikeras untuk menangani setiap masalah dalam rancangan undang-undang alokasi dana yang terpisah – namun ditolak oleh Senat yang didominasi Partai Demokrat.

Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Joe Biden mendesak Senat untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut, dan menuduh Partai Republik ingin “benar-benar menjatuhkan Ukraina di medan perang dan merusak keamanan nasional kita dalam prosesnya” dan menjadikan pendanaan untuk Kiev sebagai “sandera” kebijakan perbatasan.

“Secara harfiah seluruh dunia sedang menyaksikan: apa yang akan dilakukan AS?” Biden mengatakan kepada wartawan, menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan Amerika, G7, UE, dan Jepang mungkin tidak akan terus mendukung Kiev, sehingga secara efektif memberikan kemenangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

AS telah mengirimkan bantuan lebih dari $100 miliar ke Kiev sejak konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022, termasuk senjata, amunisi, perbekalan, dan uang tunai untuk memperkuat mata uang Ukraina serta membayar pensiun dan gaji pemerintah. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan pada hari Selasa bahwa Ukraina akan dikalahkan tanpa pendanaan tambahan, dan ini sepenuhnya kesalahan Washington.

Berbicara menjelang pemungutan suara pada Rabu malam, Schumer mendesak Partai Republik untuk tidak bergabung dengan kelompok “hard right” yang menurutnya menggunakan masalah perbatasan sebagai “tidak lebih dari sekedar alasan” untuk menghentikan pendanaan bagi Ukraina. Namun, Partai Republik berpendapat bahwa Partai Demokrat tidak menanggapi kekhawatiran mereka dengan cukup serius.

“Mungkin diperlukan pemungutan suara yang gagal agar mereka menyadari bahwa kami serius, dan kami siap melakukan itu,” kata Senator John Cornyn dari Texas awal pekan ini. Cloture adalah prosedur Senat di mana sebuah RUU membutuhkan 60 suara untuk diproses.

Ketua DPR Mike Johnson, seorang anggota Partai Republik dari Louisiana, mengatakan kepada Gedung Putih pada hari Selasa (5/12) bahwa salah satu prasyarat untuk menyetujui bantuan ke Ukraina adalah dengan memberlakukan HR2, Undang-Undang Amankan Perbatasan tahun 2023, yang menggambarkan situasi di perbatasan dengan Meksiko sebagai “tindakan yang tidak masuk akal. dan bencana yang tidak berkelanjutan.”

Lebih dari 6,5 juta orang telah melintasi perbatasan secara ilegal sejak Biden menjabat, katanya, termasuk hampir 300 orang “yang masuk dalam daftar pantauan teroris.”

Partai Demokrat menolak keras perubahan aturan suaka atau pembebasan bersyarat, yang saat ini mengizinkan siapa pun yang melintasi perbatasan untuk mendapatkan suaka dan dilepaskan ke wilayah pedalaman, dengan alasan bahwa hal tersebut “tidak manusiawi.”[IT/r]