Ukraina Akan Menghukum Warganya Karena Menggunakan Paspor Rusia

Dalam sebuah posting Telegram, Vereschuk mengatakan bahwa masalah tersebut sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan tertutup antardepartemen.

“Pengerjaan rancangan undang-undang terus berlanjut, akan ada diskusi, tetapi arahnya telah ditentukan,” kata wakil perdana menteri.

Dia mengakui bahwa mungkin ada “diskusi yang panjang dan sulit” tentang aspek hukum untuk memperoleh paspor Rusia, tentang hak asasi manusia, dan “kebutuhan untuk bertahan hidup di bawah pendudukan.”

“Tapi jangan lupa: Ada banyak darah Ukraina di paspor merah Rusia – militer dan sipil, wanita dan anak-anak,” kata Vereschuk.

Dua hari lalu, dia menulis di Facebook bahwa paspor dan referendum digunakan oleh Moskow sebagai "senjata, lebih berbahaya daripada rudal."

Menurutnya, “senjata” ini memungkinkan Rusia untuk menciptakan “perisai hidup” bagi warga Ukraina di wilayah yang dikuasainya. Oleh karena itu, wakil perdana menteri berpendapat, Kiev harus mengambil “sikap yang lebih jelas dan lebih tegas” terhadap warga Ukraina yang memperoleh kewarganegaraan dari “negara agresor” dan memberikan suara dalam referendum.

"Saya mengerti bahwa ini sulit, tetapi ini tentang keberadaan negara Ukraina," kata Vereschuk.

Pada 11 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memberikan semua warga Ukraina hak untuk mengajukan kewarganegaraan Rusia di bawah prosedur yang disederhanakan. Dengan melakukan itu, ia memperluas prosedur yang sebelumnya disediakan untuk warga Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, serta penduduk Wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang berada di bawah kendali pasukan Rusia.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa langkah Moskow tidak lain adalah “pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.”

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.[IT/r]