Oposisi: Pakta Keamanan Bahrain-Israel Tanpa Legitimasi

Masyarakat Islam Nasional al-Wefaq membuat pernyataan pada hari Kamis (3/2) mengenai kesepakatan baru-baru ini yang dilaporkan membuka jalan bagi "kerjasama intelijen dan pelatihan militer" antara rezim pendudukan dan Manama, situs berita Bahrain Mirror berbahasa Arab melaporkan.

Kesepakatan itu tidak memiliki semua legitimasi, katanya, menegaskan bahwa rezim Al Khalifah yang berkuasa di Bahrain “tidak memiliki mandat populer” untuk memasuki perjanjian semacam itu dengan rezim Zionis Israel.

Al-Wefaq juga mengecam perjalanan yang dilakukan ke pulau itu pada hari sebelumnya oleh Menteri Urusan Militer rezim pendudukan Benny Gantz.

Rezim yang berkuasa di Bahrain menolak untuk memberi tahu negara itu sebelumnya tentang “kunjungan menteri perang Zionis Israel” untuk mencegah kebencian dan protes yang akan ditimbulkannya, kata pernyataan itu.

Bahrain adalah salah satu negara kawasan yang menormalkan hubungannya dengan rezim Israel melalui apa yang disebut "Kesepakatan Abraham" yang dimediasi Washington pada Agustus 2020.

Sejak itu, pulau itu telah menyaksikan protes hampir setiap hari terhadap penahanan semacam itu, yang menurut para penentangnya membuka jalan bagi campur tangan rezim Israel di wilayah Teluk Persia.

Al-Wefaq mengatakan rezim yang berkuasa di pulau itu mengambil hati rezim Zionis Israel untuk menopang dirinya sendiri dalam menghadapi “krisis yang semakin dalam” dalam hubungannya dengan rakyat Bahrain. [IT/r]