Kemendagri: Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar

Dalam kunjungannya ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bima mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini cenderung lebih rendah dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk jumlah TPS yang lebih terbatas dan jarak pemilih ke lokasi pemungutan suara.

“Jarak yang lebih jauh mungkin menjadi kendala bagi masyarakat untuk datang ke TPS. Kami menduga ini yang menyebabkan partisipasi politik sedikit berbeda dibandingkan Pilpres dan Pileg. Namun, tetap, secara keseluruhan, pelaksanaannya lancar,” jelasnya.


Dorongan Partisipasi dan Pengawasan Bersama
Bima mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawal setiap tahapan Pilkada, termasuk melaporkan kejanggalan atau dugaan kecurangan. “Kami mendorong warga menggunakan mekanisme pelaporan resmi, baik melalui hotline maupun tempat pengaduan. Partisipasi masyarakat adalah kunci,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik terkait aturan hukum dan pentingnya pemilu yang adil. “Semakin masyarakat sadar, proses hukum akan semakin sesuai dengan harapan. Memang ada banyak laporan dan kecurigaan, tetapi semua itu harus kita telusuri berdasarkan aturan yang berlaku,” tambah Bima.


Evaluasi dan Pembenahan Sistem Politik
Bima menjelaskan bahwa pemerintah terus mengevaluasi tantangan yang muncul selama pelaksanaan Pilkada, termasuk isu politik uang dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Kemendagri juga membuka ruang diskusi untuk membahas desain sistem politik yang lebih demokratis dan adil ke depan.

“Kami menerima banyak masukan, seperti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Center for Strategic and International Studies (CSIS). Setelah tahapan Pilkada ini selesai, ruang dialog akan dibuka untuk merumuskan sistem politik yang lebih efektif dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan inklusif,” jelasnya.


Pengawasan dan Langkah Antisipasi
Kemendagri saat ini terus melakukan pemantauan hingga seluruh tahapan Pilkada selesai. Pemantauan ini mencakup pelanggaran selama proses Pilkada, pelanggaran netralitas ASN, serta potensi gugatan hasil Pilkada.

“Kami baru saja mengadakan rapat koordinasi dengan Panglima TNI. Hasilnya, kami sepakat untuk terus menjaga integritas Pilkada hingga seluruh proses, termasuk penyelesaian gugatan, tuntas. Masih ada kemungkinan muncul dinamika yang harus diantisipasi,” pungkas Bima.

Melalui upaya berkelanjutan dan kerja sama berbagai pihak, Kemendagri optimis Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi pijakan menuju sistem politik yang lebih kokoh dan demokratis.[IT/MT]