Netanyahu Memohon Kepada Para Menteri Agar Pemerintahan Tetap Utuh hingga Perang Dimulai Kembali

Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu terlibat dalam konsultasi politik untuk memastikan bahwa kesepakatan pertukaran tahanan yang potensial, jika tercapai, tidak memengaruhi koalisi pemerintahannya, demikian dilaporkan media Zionis Israel.

Menurut situs web berita Makan, Netanyahu berencana untuk mengirim pesan kepada dua menteri yang menentang kesepakatan tersebut: Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Surat tersebut dilaporkan dimaksudkan untuk meminta agar mereka tidak membubarkan pemerintahan.

Dengan kata lain, Netanyahu meminta agar Smotrich dan Ben-Gvir menghindari pembubaran pemerintahan selama masa reses Knesset jika kesepakatan tersebut ditandatangani. Ia meminta mereka untuk menunggu hingga setelah jeda perang selama 42 hari, yang menandai berakhirnya fase pertama kesepakatan, untuk melanjutkan genosida di Gaza, sebelum membuat keputusan akhir tentang hal itu.

Laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa Aryeh Deri, pemimpin partai Shas, telah kembali ke konsultasi keamanan terbatas minggu ini setelah absen selama beberapa minggu. Kembalinya ini dipandang, di media Zionis  Israel, sebagai tanda bahwa kesepakatan mungkin hampir selesai.

Pengungkapan ini, Makan melaporkan, menyoroti strategi Netanyahu yang direncanakan sebelumnya untuk berpotensi merusak perjanjian gencatan senjata apa pun setelah mencapai keuntungan yang diharapkan, sejalan dengan tuduhan dari lawan-lawannya bahwa ia memprioritaskan kelangsungan hidup pemerintahannya daripada pertimbangan lain.

Pada hari Jumat (16/8), AFP melaporkan, mengutip sumber Hamas, bahwa gerakan itu tidak akan menerima apa pun kecuali gencatan senjata lengkap, penarikan penuh dari Jalur Gaza, pengembalian orang-orang terlantar ke rumah mereka, dan kesepakatan pertukaran tahanan tanpa syarat. Laporan itu juga mengungkapkan bahwa "delegasi Zionis  Israel telah memberlakukan persyaratan baru untuk menghalangi kesepakatan tersebut." Di antara syarat-syarat ini, Zionis  "Israel" bersikeras mempertahankan pasukan militernya di Poros Philadelphia dan menuntut hak untuk memveto nama-nama tahanan dan mendeportasi sejumlah tahanan ke luar Palestina.[IT/r]