Pelaku Genosida di Gaza Mungkin Sedang Menuju Akhir

Saat ini, dan di tengah perbedaan dan konflik di dalam kabinet, sikap abstain AS yang tak terduga dalam pemungutan suara resolusi gencatan senjata di DK PBB di Gaza pada hari Senin telah mendorong Netanyahu semakin terpuruk, kalah perang, dan bahkan kalah dalam pertarungan politik melawan lawan-lawannya. 

Faktanya, setelah keputusan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk menghentikan perang melalui resolusi, perbedaan dan perpecahan internal dalam pemerintahan Netanyahu diperkirakan akan semakin meningkat, karena dalam situasi di mana kabinet koalisi belum mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam invasi ke Gaza, menerima mundur dan menghentikan permusuhan sama dengan kekalahan dalam perang melawan perlawanan Palestina.

Pengunduran diri menteri, dampak pertama dari resolusi
Meskipun pada awalnya kabinet Netanyahu menolak resolusi tersebut dan menyatakan tekadnya untuk terus melanjutkan operasi di Gaza demi menunjukkan bahwa persatuan Israel dalam melawan tekanan tidak tergoyahkan, namun tekad ini tidak bertahan lama, dan di tengah keputusasaan yang mendominasi. Kelompok garis keras Tel Aviv, Gideon Saar, menteri kabinet dan ketua partai Harapan Baru, mengundurkan diri, menunjukkan bahwa guncangan susulan dari resolusi tersebut mulai menghantam pemerintah Israel.

Untuk tetap berada di pemerintahan, Saar sebelumnya telah menetapkan bahwa ia harus bergabung dengan Dewan Perang, sehingga pengunduran dirinya sebagai protes akibat tidak diizinkan masuk ke dalam badan tersebut. Benny Gantz, menteri luar negeri, memiliki perbedaan pendapat yang serius dengan Saar dan menentang kehadirannya.

“Saya menandatangani pengunduran diri dan saya tidak dapat menduduki jabatan tersebut sampai saya mempunyai pengaruh dan kami belum datang ke pemerintahan untuk mendapatkan kursi,” kata Saar.

Tidak diragukan lagi, pengunduran diri Saar telah memperdalam perpecahan di dalam pemerintahan dan memperburuk kesulitan yang dihadapi Benjamin Netanyahu sejak awal perang.

Partai Harapan Baru yang dipimpin oleh Saar dibentuk pada tahun 2022 dengan kemitraan dengan Partai Kamp Nasional pimpinan Benny Gantz, dan partai Saar berhasil memenangkan empat kursi dan partai Gantz memenangkan delapan kursi di Knesset. Setelah Operasi Badai Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober, blok tersebut bergabung dengan Pemerintah Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Netanyahu, tetapi Saar tidak diizinkan masuk dalam kabinet perang dan oleh karena itu berulang kali menentang penanganan perang oleh kabinet darurat.

Saar mengumumkan pada 12 Maret bahwa Harapan Baru melepaskan diri dari aliansi dengan Gantz, mengklaim bahwa Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot menghalangi operasi militer yang lebih kuat dan lebih cepat di Gaza. Dia kemudian meminta untuk berada di kabinet perang sebagai ketua partai yang independen dan terpisah.

Meskipun mundurnya Saar diperkirakan tidak akan menyebabkan runtuhnya pemerintahan koalisi yang masih memiliki 64 dari 120 kursi di Knesset, Saar diperkirakan akan meningkatkan kritik anti-pemerintahnya setelah ia mundur dari pemerintahan.

Para menteri sayap kanan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, bersikeras untuk melanjutkan perang untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya, bahkan jika itu berarti tidak membebaskan para tahanan dengan aman. Gejolak politik ini tentu akan menambah keretakan di kabinet.


Kesenjangan dalam kabinet semakin lebar
Namun krisis di kabinet Israel tidak hanya sebatas pada isu ini saja dan terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai isu perang antara Netanyahu dengan menteri lainnya, di antaranya Menteri Pertahanan Yoav Gallant, pembangkangan politik Menteri Luar Negeri Benny Gantz, dan konfrontasi dengan menteri radikal terkait pembebasan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari dinas militer.

Perbedaan antara Netanyahu dan beberapa menteri kabinet perang yang dipimpin oleh Gantz memuncak ketika rumor menyebar bahwa Netanyahu berencana menunjuk Smotrich dan Saar sebagai anggota baru kabinet perang, yang memicu ancaman pengunduran diri segera oleh para menteri dari partai Gantz dan Eisenkot.

Keretakan lain terjadi dengan menteri luar negeri ketika Gantz melakukan kunjungan tidak terkoordinasi ke Washington awal bulan ini, yang membuat Netanyahu marah. Keretakan ini bahkan semakin dalam setelah Netanyahu membatalkan rencana kunjungan delegasi Israel ke Washington sebagai protes terhadap penolakan AS memveto resolusi DK PBB untuk gencatan senjata di Gaza selama bulan suci Ramadhan pada hari Senin.

Menanggapi pembatalan tersebut, Gantz mengatakan delegasi tidak hanya harus berangkat ke AS, namun ada baiknya PM juga mengunjungi Washington dan berbicara langsung dengan Presiden Joe Biden dan pejabat senior Amerika lainnya.

Di tengah tantangan-tantangan ini, pedang bermata dua dari undang-undang wajib militer bagi orang Yahudi Haredi sangat membebani Netanyahu. Meskipun Netanyahu terpaksa menerima hak istimewa untuk menyerahkan rancangan undang-undang pengecualian dinas militer Haredi ke Knesset untuk mempertahankan menteri-menteri garis keras di kabinet, Gantz mengancam akan mengundurkan diri dan partainya akan keluar jika undang-undang tersebut disahkan.

Perbedaan-perbedaan ini menjadi tidak terkendali dan menjadi sebuah krisis. Kesenjangan yang lebih dalam dan lebih banyak pengunduran diri diperkirakan akan terjadi pada pemerintahan Netanyahu mengingat berlanjutnya kegagalan militer di Gaza dan kegagalan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas di tengah meningkatnya tekanan global terhadap Tel Aviv atas genosida yang dilakukannya di Gaza.

Aziz Salem, seorang pakar politik, mengatakan kepada Khaleej Online bahwa perubahan dalam kancah politik Barat sehubungan dengan perang Gaza dan kecaman global terhadap rezim ini mencerminkan kesenjangan di dalam Israel.

Perbedaan posisi rezim AS dan Israel mengenai taktik dan durasi perang merupakan cerminan dari perpecahan internal Israel yang terlihat jelas setelah pengunduran diri Saar dan melebarnya perpecahan di dalam pemerintahan Netanyahu, menurut Salem.[IT/AR]