Hamas Memuji Rusia, China, dan Aljazair atas Vetonya terhadap Rancangan Resolusi AS

Sebagai reaksi terhadap veto China, Rusia, dan Aljazair terhadap rancangan resolusi AS di Dewan Keamanan PBB hari ini, gerakan perlawanan Palestina Hamas mengeluarkan pernyataan yang menyatakan apresiasi atas keputusan mereka.

“Kami menyampaikan penghargaan kami atas posisi Rusia, China, dan Aljazair, yang menolak resolusi bias Amerika mengenai agresi terhadap rakyat kami,” bunyi pernyataan itu.

Resolusi Amerika yang direvisi menyerukan peningkatan bantuan kemanusiaan di Gaza dan “menolak pemindahan paksa penduduk sipil di Gaza,” namun gagal mencakup gencatan senjata permanen.

Mereka menyerukan gencatan senjata yang “harus meletakkan dasar bagi gencatan senjata yang berkelanjutan,” sekali lagi “menegaskan kembali visi solusi dua negara, dengan Jalur Gaza sebagai bagian dari Negara Palestina.”

Mereka juga menyebut gerakan Perlawanan sebagai "organisasi teroris" dan mengklaim bahwa mereka tidak mewakili rakyat Palestina.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan seruan tersebut merupakan prasyarat bagi gencatan senjata yang memungkinkan berlanjutnya genosida di Gaza.

Utusan Rusia Vassily Nebenzia menyebut resolusi AS sebagai "penipuan standar Amerika" dan mengatakan bahwa Rusia tidak menoleransi seruan gencatan senjata yang tidak menghasilkan apa-apa.

“Tujuan keputusan Amerika adalah mengulur waktu dan tujuannya dipolitisasi agar Zionis Israel lolos dari hukuman,” kata Nebenzia.

Perwakilan Aljazair menyesalkan penolakan terhadap rancangan resolusi Aljazair sebelumnya.

Seandainya Dewan Keamanan mengadopsi resolusi Aljazair pada akhir Februari, hal ini dapat mencegah hilangnya ribuan nyawa tak berdosa, kata perwakilan Aljazair di PBB, Amar Benjama.

Tak lama setelah sesi berakhir, Sputnik melaporkan bahwa resolusi lain mengenai Gaza akan diputuskan pada Sabtu pagi.

Rancangan resolusi tersebut disiapkan oleh Aljazair, Malta, Swiss, Mozambik, Sierra Leone, dan Guyana.

Zionis "Israel" saat ini berencana melancarkan invasi darat ke Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa Zionis 'Israel' akan memasuki Rafah dengan atau tanpa bantuan AS.[IT/r]