Bild: ‘Partai Erdogan’ Diresmikan di Jerman 

Outlet media mengklaim kekuatan politik baru Jerman DAVA adalah cabang dari Partai Keadilan dan Pembangunan AKP milik presiden Turki

Juli lalu, kepala negara Turki mengecam fakta bahwa proses aksesi negaranya ke Uni Eropa telah berada dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun, dan Ankara secara resmi telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok tersebut pada tahun 1987.

Dalam laporannya pada hari Minggu, Bild menggambarkan Aliansi Demokratik untuk Keberagaman dan Kebangkitan (DAVA) Jerman sebagai “cabang terbaru dari AKP [Partai Keadilan dan Pembangunan] Erdogan.”

Hubungan antara Türkiye dan Barat memburuk awal tahun lalu menyusul sejumlah aksi pembakaran Alquran yang dilakukan oleh aktivis sayap kanan Eropa, salah satunya dilakukan di luar konsulat Turki di Stockholm. Presiden Erdogan pada saat itu menuntut agar otoritas Eropa mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Dalam sebuah postingan di Facebook yang diterbitkan oleh seorang rekannya pada Selasa (23/1) lalu, ketua DAVA Teyfik Oezcan mengumumkan pendirian partai tersebut, dengan mengatakan bahwa partai tersebut “menampilkan dirinya sebagai tanah air politik baru bagi banyak warga negara yang tidak terwakili oleh partai-partai mapan.”

Dia melanjutkan dengan menyesalkan bahwa “nasionalisme [dan] rasisme anti-Muslim” telah menciptakan situasi di mana “orang-orang yang berasal dari luar negeri” merasa bahwa mereka tidak diterima sebagai “anggota masyarakat Eropa yang bernilai penuh,” sebagaimana dibuktikan oleh diskriminasi ketika mencari apartemen, melamar pekerjaan atau berurusan dengan PNS.

Oezcan menulis bahwa partai baru tersebut “menuntut kebijakan pengungsi yang pragmatis dan bebas ideologi,” dan menegaskan bahwa Jerman sudah kekurangan ratusan ribu pekerja.

Politisi tersebut juga mengungkapkan rencana DAVA untuk berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Eropa musim panas ini, dan menyebutkan nama kandidatnya.

Bild memperkirakan saat ini terdapat 2,5 juta warga Muslim Jerman yang memiliki hak pilih. Sebanyak 2,5 juta lebih orang dengan latar belakang serupa dapat diberikan hak yang sama tahun ini sebagai hasil dari amandemen undang-undang kewarganegaraan Jerman, menurut laporan media tersebut.

Menurut artikel tersebut, hal ini dapat mewakili basis pemilih yang menjanjikan bagi kekuatan politik yang baru terbentuk.

Tabloid tersebut kemudian menekankan bahwa Presiden Erdogan menikmati popularitas tinggi di kalangan diaspora Turki yang tinggal di Jerman, dengan 67% memilihnya dalam pemilihan presiden Turki pada Mei lalu.

Bild juga mengutip seorang anggota Partai Demokrat Kristen (CDU) yang mendesak pemerintah Jerman untuk menyelidiki “hubungan DAVA dengan pemerintah Turki” dan melakukan intervensi “jika menyangkut pengaruh langsung” Ankara.

Berbicara pada bulan Juli lalu, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock mengatakan kepada wartawan bahwa perundingan Türki untuk bergabung dengan Uni Eropa “sangat terhenti” karena Ankara gagal memenuhi kriteria utama, termasuk kriteria yang berkaitan dengan supremasi hukum dan hak asasi manusia.[IT/r]