Laporan: Saudi Menawarkan Bantuan untuk Membujuk Palestina Agar Mendukung Normalisasi Israel

Mengutip pejabat Saudi yang tidak disebutkan namanya, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (29/8) bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pertama kali mengajukan proposal tersebut pada bulan April, ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi kerajaan tersebut.

Dalam pertemuannya dengan Abbas, bin Salman mengatakan pendanaan Saudi akan diperbarui jika presiden Palestina berhasil menegaskan kembali kendali atas wilayah Tepi Barat yang diduduki yang berada di bawah kekuasaan pejuang perlawanan Palestina, kata laporan itu.

Putra mahkota Saudi juga mengklaim bahwa kesepakatan apa pun dengan Zionis Israel tidak akan merugikan upaya pembentukan negara Palestina merdeka.

Menurut laporan tersebut, Arab Saudi berharap persetujuan Abbas terhadap perjanjian normalisasi dengan rezim Tel Aviv akan membungkam kritik yang ditujukan kepada Riyadh karena mengabaikan perjuangan Palestina.

Arab Saudi telah menyuntikkan lebih dari $5 miliar ke Otoritas Palestina sejak tahun 1948. Namun, Arab Saudi mulai memotong pendanaan pada tahun 2016, dengan bantuan turun dari $174 juta per tahun pada tahun 2019 menjadi nol pada tahun 2021.

Otoritas Palestina kini sedang mempertimbangkan apakah akan mendukung tawaran Arab Saudi dan mengirim delegasi senior ke kerajaan tersebut minggu depan untuk melakukan pembicaraan guna memajukan pembentukan negara Palestina merdeka.

Arab Saudi telah menawarkan normalisasi hubungan dengan Zionis Israel sejak tahun 2002 berdasarkan rencana perdamaian Arab yang menyerukan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.

Riyadh belum secara terbuka meninggalkan posisi tersebut, namun beberapa analis percaya bahwa Riyadh akan menerima lebih sedikit hal tersebut.

Menurut laporan The Wall Street Journal, para pemimpin Saudi mengatakan kepada pemerintahan Presiden AS Joe Biden bahwa mereka berharap Otoritas Palestina akan mendukung upaya normalisasi mereka bahkan jika negara Palestina merdeka tidak terbentuk, namun bagaimanapun juga, Otoritas Palestina “tidak memiliki kekuatan apa pun” untuk memveto kesepakatan Saudi-Israel.”

Abdullah Baabud, seorang sarjana nonresiden di Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, mengatakan sebelumnya bahwa akan “sangat berisiko” bagi Arab Saudi untuk menormalisasi hubungan sekarang ketika Zionis Israel dipimpin oleh kabinet paling sayap kanan dan ultra-Zionis di Israel. 

“Ini akan merusak reputasi [Saudi]… karena mereka mencoba bertindak sebagai pemimpin dunia Arab,” katanya kepada portal berita Middle East Eye.

Baru-baru ini, muncul laporan mengenai kesepakatan mengenai garis besar pakta normalisasi Zionis Israel-Saudi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Riyadh akan mendapatkan dukungan Amerika untuk program nuklir sipil, serta akses terhadap senjata canggih. Sebagai imbalannya, kerajaan tersebut akan mengambil langkah besar untuk menjauhkan diri dari China dan Zionis Israel akan mengizinkan negara Palestina merdeka.[IT/r]