Kepala Pentagon Memperingatkan Perang atas Taiwan Akan 'Menghancurkan'

Washington harus meningkatkan “postur kekuatannya” di Indo-Pasifik untuk menghadapi Beijing dan Pyongyang dengan lebih baik, kata Lloyd Austin

Berbicara pada konferensi pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura pada hari Sabtu (3/6), Austin menguraikan “visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” dari Washington. Dia berargumen bahwa Presiden Joe Biden lebih memilih untuk menghindari konflik dengan Beijing, tetapi mengatakan dia akan "dengan tegas menentang" setiap upaya untuk mengubah status quo.

“Jangan salah: konflik di Selat Taiwan akan sangat menghancurkan. Jadi kami bertekad untuk menjaga perdamaian dan stabilitas,” kata Austin, seraya menambahkan bahwa “Amerika Serikat tidak mencari Perang Dingin yang baru.”

Namun, sementara dia bersikeras bahwa Asia tidak boleh "dipecah menjadi blok-blok yang bermusuhan", menteri pertahanan itu melanjutkan dengan menjelaskan rencana untuk secara dramatis meningkatkan operasi militer Amerika di wilayah tersebut, membual bahwa anggaran 2024 Biden adalah "permintaan pengadaan terbesar" dalam sejarah AS. , termasuk peningkatan 40% dalam “Inisiatif Pencegahan Pasifik” Pentagon yang berfokus pada China.

Austin melanjutkan dengan menyatakan bahwa Washington akan meningkatkan koordinasi dan pelatihan militer bersama dengan daftar panjang mitra regional, “dari Laut China Timur hingga Laut China Selatan hingga Samudra Hindia,” termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina, Australia, dan Australia. yang lain.

“Kami bekerja sama dengan sekutu kami untuk meningkatkan postur kekuatan kami di wilayah tersebut. Kami membuat kehadiran kami lebih terdistribusi, lebih gesit, dan lebih tangguh,” lanjutnya.

Pemerintahan Biden telah mengadopsi sikap yang semakin bermusuhan terhadap Beijing, berulang kali melabeli China sebagai pesaing utama Amerika sambil memperluas aktivitas militer AS di wilayah tersebut. Selain kerja sama baru dengan sekutu Asia, presiden telah mengirim kapal perang AS melalui Selat Taiwan hampir setiap bulan untuk transit “kebebasan navigasi” sejak menjabat pada tahun 2021, mengabaikan banyak peringatan dari pejabat China.

Di bawah kebijakan "Satu China", Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, mempertahankan haknya untuk bersatu kembali dengan pulau itu dengan paksa jika perlu. Meskipun Washington tidak secara resmi mengakui Taipei sebagai negara merdeka, AS secara rutin mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Taiwan dan telah menyetujui penjualan senjata bernilai miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir.[IT/r]