Hizbullah: Sanksi AS Tidak Kurang dari Perang Ketika Warga Sipil dan Infrastruktur Menjadi Sasaran

Berbicara di provinsi Beqaa, kepala Dewan Eksekutif Hizbullah, Sayyid Hashem Safieddin, menekankan bahwa larangan AS ditujukan untuk membunuh orang dan membawa kehancuran.

“Sanksi AS yang dijatuhkan kepada Lebanon dan negara-negara lain yang tidak sejalan dengan Washington adalah kejahatan tidak kurang dari operasi militer, karena tujuannya adalah untuk membunuh orang dan membawa kehancuran dan kehancuran,” katanya.

Safieddin lebih lanjut mengkritik orang Lebanon yang menyerah kepada AS, dengan mengatakan proposal semacam itu tidak dapat membebaskan negara Arab dari masalahnya.

“Pendekatan ini tidak dapat menyelesaikan kasus kepresidenan atau membantu perekonomian. Solusinya terletak pada pencabutan sanksi AS terhadap Lebanon.”

Lebanon tidak memiliki presiden sejak Oktober lalu, ketika mandat Michel Aoun berakhir. Kabinet pengurus dengan kemampuan terbatas telah mengawasi tanggung jawab pemerintah di negara Timur Tengah itu.

Juga dalam sambutannya, pejabat Hizbullah mencatat bahwa perlawanan Lebanon akan melawan sanksi melalui program-program yang sangat disadari oleh Amerika.

“Tujuan utama Hizbullah adalah untuk melindungi martabat manusia dan meningkatkan statusnya… Hizbullah telah mengerahkan semua kemampuannya untuk bangsa dan tidak berhenti melayani rakyat bahkan untuk sesaat.”

Lebanon menghadapi krisis keuangan dan ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-90. Mata uang Lebanon telah kehilangan lebih dari 90 persen nilainya sejak musim gugur 2019 dan harga barang kebutuhan pokok meroket.

AS telah memperburuk kesengsaraan dengan mengepung Lebanon dan mengadopsi apa yang disebut Caesar Act, yang telah menghambat kerja sama ekonomi negara Arab itu dengan tetangganya.

Kreditor di bawah pengaruh AS seperti Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengkondisikan pencairan miliaran dolar pinjaman darurat untuk reformasi tertentu.[IT/r]