Dimulai: Pelatihan Ribuan Tentara Ukraina di Inggris

Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace secara pribadi menyambut para tentara tersebut.

Menurut sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris pada hari Sabtu, personel militer Ukraina telah bertemu dengan pejabat tinggi militer awal pekan ini.

Wallace menggambarkan program pelatihan sebagai fase berikutnya dari dukungan Inggris kepada militer Ukraina.

“Dengan menggunakan keahlian kelas dunia dari tentara Inggris, kami akan membantu Ukraina membangun kembali pasukannya dan meningkatkan perlawanannya saat mereka mempertahankan kedaulatan negara mereka dan hak mereka untuk memilih masa depan mereka sendiri,” kata sekretaris itu.

Menurut perkiraan Kementerian Pertahanan Inggris, London sejauh ini telah menghabiskan lebih $2,7 miliar bantuan militer untuk “mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan invasi Rusia yang tidak beralasan.”

Sekitar 1.050 personel Inggris akan melakukan pelatihan di sejumlah lokasi yang dirahasiakan di seluruh Inggris, dengan setiap kursus berlangsung beberapa minggu.

Menurut kementerian, program tersebut telah dirancang secara khusus untuk “memberikan keterampilan pada rekrutan sukarelawan dengan sedikit atau tanpa pengalaman militer agar efektif dalam pertempuran garis depan.”

Di antara bidang pengetahuan yang tercakup dalam kursus ini adalah penanganan senjata, pertolongan pertama di medan perang, kerajinan lapangan, taktik patroli serta Hukum Konflik Bersenjata.

Untuk memastikan pasukan Ukraina terbiasa dengan senjata yang akan mereka gunakan selama pelatihan, London telah “membeli” senapan serbu tipe AK dengan cepat. Perlengkapan lain yang diperlukan, seperti helm, pelindung tubuh, seragam lapangan dan sepatu bot, juga disediakan oleh negara tuan rumah.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Inggris “memiliki sejarah panjang dalam mendukung personel layanan Ukraina,” setelah memberikan pelatihan kepada sekitar 22.000 tentara antara 2015 dan 2022.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.[IT/AR]