Hanya Satu Kekuatan yang Dapat Menghentikan Invasi Rafah “Israel” – Namun Mereka Gagal

Pada tanggal 6 Mei, Hamas secara terbuka mengumumkan bahwa mereka telah menerima proposal gencatan senjata, yang memicu perayaan di seluruh Gaza. Namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama, karena pemerintah Zionis “Israel” menegaskan kembali penolakannya untuk menerima kesepakatan tersebut dan berjanji untuk melancarkan operasi darat di kota paling selatan Gaza, meskipun ada keberatan dari pemerintah AS.

Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu bahkan menyatakan bahwa “hari berikutnya adalah hari setelah Hamas. Seluruh Hamas,” yang berarti tidak ada kesepakatan gencatan senjata yang akan dia terima.

Meskipun militer Zionis “Israel” merebut Penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir, selain membunuh puluhan warga sipil setelah mengebom 100 sasaran di seluruh Rafah, Zionis   “Israel” mengumumkan bahwa sebuah delegasi telah dikirim ke Kairo untuk “menghabiskan” semua kemungkinan untuk mencapai perdamaian gencatan senjata. Ternyata, proposal gencatan senjata yang diterima Hamas hampir sama dengan proposal yang dirancang oleh CIA dan intelijen Zionis “Israel”, dan dipuji oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebagai “proposal yang kuat”.

Sementara itu, di kota-kota seperti Haifa dan “Tel Aviv”, pengunjuk rasa Zionis “Israel” – yang dipimpin oleh keluarga tawanan yang ditahan di Gaza – turun ke jalan untuk menuntut pemerintah mereka menerima persyaratan gencatan senjata, yang mencakup pembebasan semua warga Zionis  “Israel” tahanan. Bentrok dengan polisi dan menyebut pemerintah Netanyahu pembohong, para demonstran mengancam akan membakar negara jika tahanan mereka tidak dibebaskan.

Tanggapan AS pada hari berikutnya adalah menyindir wartawan dengan mengatakan kepada mereka bahwa seluruh dunia salah dan Hamas tidak menerima proposal gencatan senjata apa pun. Tidak lama kemudian Presiden AS Joe Biden melakukan wawancara dengan CNN dan menyatakan bahwa dia tidak akan memasok Israel dengan persenjataan ofensif untuk digunakan dalam “invasi besar” ke Rafah. Namun, ia menolak untuk menjelaskan apa arti invasi besar-besaran – dan di mana garis merahnya.

Pendekatan yang tidak jelas ini terjadi setelah militer Zionis  “Israel” melanggar ketentuan perjanjian “Camp David” tahun 1979, yang menormalisasi hubungan antara Mesir dan Zionis  “Israel”, dengan menyerang apa yang dikenal sebagai “Koridor Philadelphia” di Gaza selatan. Tentara Zionis  “Israel” tidak hanya mengirimkan Brigade “Givati”, yang mempublikasikan video mereka dengan ceroboh menghancurkan perbatasan untuk bersenang-senang, mereka juga menutup jalur bantuan utama ke penduduk sipil Gaza, yang berada di ambang kelaparan.

Pendekatan Amerika yang lemah dan membingungkan

Pemerintah Zionis  “Israel” telah mengancam untuk menyerang Rafah sejak awal tahun ini, dan Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan, sejak awal Februari, bahwa Zionis “Israel” akan “kalah perang” jika tidak ada invasi. Tindakan ini tidak hanya menurut AS akan berarti kekalahan secara militer, namun yang lebih penting, mengancam kehidupan lebih dari satu juta warga sipil, yang sebagian besar tidak punya tempat lain untuk dituju.

Pada awal Maret, Biden memberikan wawancara yang membingungkan kepada MSNBC, di mana ia berulang kali melakukan kontradiksi ketika membahas masalah invasi Zionis “Israel” ke Rafah.

Sambil mengklaim bahwa memasuki Rafah adalah sebuah “garis merah,” dia kemudian mengatakan bahwa “tidak ada garis merah [di mana] saya akan memotong semua senjata... tapi ada garis merah yang jika dia melewatinya”, sebelum dia terlihat kehilangan alur pemikirannya.

Perubahan mendadak dalam sikap para pembuat kebijakan di Washington tidak hanya terbatas pada wawancara Biden dengan MSNBC. Pada awal bulan Februari, AS mengatakan bahwa mereka akan menentang invasi ke Rafah, dan menyebutnya sebagai “bencana,” yang ditanggapi oleh perdana menteri “Israel” dengan mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang – dan meningkatkan serangan udara di wilayah tersebut. Namun, pada pertengahan bulan Februari, pemerintah AS menyiapkan paket bantuan militer senilai $14 miliar untuk Israel dan menyatakan bahwa mereka hanya dapat mendukung invasi terbatas ke Rafah.

Lalu ada laporan yang muncul, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, yang menyatakan bahwa Biden semakin frustrasi terhadap Netanyahu dan bahwa dia bahkan telah mengumpatnya. Kemudian ada dorongan Amerika menuju “gencatan senjata enam minggu” pada bulan Maret, yang menurut Presiden AS secara terbuka diharapkan akan terjadi sebelum bulan suci Ramadhan. Bahkan sekarang, pemerintahan Biden masih berbicara tentang dugaan “gencatan senjata enam minggu”, meskipun usulannya sendiri kepada Hamas adalah perjanjian terperinci yang dirancang untuk mengakhiri perang atau setidaknya berlangsung selama beberapa bulan.

Secara diam-diam, AS menyetujui lebih dari 100 pengiriman senjata untuk membantu upaya perang melawan Gaza, di mana mereka menggunakan celah untuk menghindari undang-undang baru Washington mengenai penjualan senjata. Kemudian, dengan sisa waktu dua minggu hingga akhir Ramadhan, AS akhirnya abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB [DK PBB], yang meminta Zionis “Israel” untuk menerapkan gencatan senjata hingga akhir bulan suci umat Islam. Sebagai tanggapan, Zionis “Israel” segera membatalkan kunjungan delegasi tingkat tinggi Amerika ke “Tel Aviv” yang telah direncanakan sebelumnya.

Namun, keesokan paginya, setelah disahkannya resolusi Dewan Keamanan PBB, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa resolusi tersebut tidak mengikat. Hal ini tidak hanya berarti bahwa Washington menyangkal realitas konsensus yang dipahami secara internasional bahwa semua suara di DK PBB bersifat mengikat, namun juga bahwa hal ini akan memungkinkan Israel untuk melanggar resolusi tersebut. Jadi, meskipun Washington secara teknis mengambil tindakan untuk menekan sekutunya untuk sementara waktu, keesokan harinya Washington memberikan veto informal terhadap resolusi tersebut, yang memberi isyarat kepada pemerintah “Israel” bahwa mereka akan tetap mempertahankan dukungan Amerika apa pun yang terjadi.

Meskipun mengakui bahwa invasi ke Rafah pasti akan berujung pada pembunuhan massal warga sipil Palestina, dan menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana kelaparan, dan bahwa hal tersebut tidak akan berujung pada runtuhnya Hamas atau kembalinya tahanan Israel, pemerintah AS tidak setuju. secara efektif memutar-mutar ibu jarinya.

Amerika mempunyai waktu hampir tujuh bulan untuk merumuskan kebijakan yang koheren mengenai tujuan dan garis merah dalam perang Gaza-Israel, namun Amerika tidak dapat mengartikulasikan apa yang menjadi garis merahnya – dan gencatan senjata apa yang diinginkannya – tanpa terus-menerus melakukan kontradiksi. Media korporat Barat kini menunjuk pada penundaan pengiriman senjata tunggal ke Israel oleh pemerintahan Biden, seolah-olah hal ini merupakan tekanan. Namun AS tidak melakukan apa pun untuk memaksa Zionis  Israel mengizinkan bantuan melewati Penyeberangan Rafah, dan AS segera meminta Zionis  “Israel” untuk melakukannya.

Pada titik ini, pemerintah AS tidak membantu mencapai tujuan perang Zionis  “Israel” yang dinyatakan secara publik, tidak membantu keluarga tahanan Zionis “Israel”, dan gagal mencapai gencatan senjata atau transfer bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza. Sebaliknya, Joe Biden tampaknya melakukan satu hal – membantu Benjamin Netanyahu memperpanjang konflik, tanpa tujuan akhir, tanpa strategi keluar, dan tanpa solusi politik atau bahkan gagasan paling mendasar tentang situasi pascaperang yang akan segera terjadi. Malah, pemerintah AS telah membuktikan dirinya tidak mampu memainkan peran konstruktif yang menguntungkan pihak mana pun. Faktanya, hal itu merugikan situasi. Jika masih ada orang yang masih memiliki hati nurani di Washington, mereka akan mendesak rekan-rekan mereka untuk menyingkir dan menyerahkan masalah ini kepada negara-negara yang memiliki platform kebijakan luar negeri yang koheren dan diplomat yang cerdas.[IT/r]