AS adalah Penyebab Terbesar Ketidakstabilan Global, namun AS Berpura-pura Menjadi Solusinya*

Perang Zionis Israel-Hamas menunjukkan bahwa Washington adalah satu-satunya kekuatan yang paling mengganggu di dunia

Lebih dari 11.000 warga Palestina, termasuk sekitar 4.650 anak-anak, kini telah terbunuh dalam perang yang dimulai sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

Komunitas internasional yang setengah-setengah harus turun tangan dan melindungi para korban pembalasan Zionis Israel yang tidak proporsional, yang oleh banyak pihak internasional disebut sebagai genosida dan pembersihan etnis. Kegagalan untuk melakukan hal ini menunjukkan bias dan disfungsi yang mendalam. Itu sudah jelas.

Namun ada aspek lain dari krisis yang membawa bencana ini, yang kurang mendapat perhatian dari yang seharusnya. Kegagalan global untuk menahan agresi Zionis Israel hanya disebabkan oleh satu pihak di dunia, yaitu Barat. Dan negara-negara Barat mengikuti jejak Amerika. Secara etis, mereka yang gagal membela korban genosida atau, lebih buruk lagi, memihak pelaku, bertanggung jawab atas kegagalan mereka sendiri. Namun, dalam hal kekuasaan, perilaku AS sangat menentukan. Bayangkan saja sebuah dunia di mana Washington bereaksi berbeda dan mengekang Zionis Israel. Tentu saja sekutu dan kliennya akan ikut sejalan.

Sebaliknya, pemerintahan Biden menghalangi siapa pun yang tergoda untuk ikut campur dalam urusan Zionis Israel. Washington juga telah memasok senjata dan amunisi, intelijen, dan bantuan pasukan khusus, serta memberikan perlindungan diplomatik. Hal ini membawa kita pada fakta lain yang perlu kita sadari: satu-satunya bahaya terbesar terhadap tatanan global yang adil dan dapat diandalkan, serta stabilitas, adalah Amerika Serikat. Ini bukanlah sebuah poin polemik, namun merupakan kesimpulan dari analisis yang tidak memihak terhadap kapasitas dan catatan empiris Washington yang terus-menerus sejak, kira-kira, berakhirnya Uni Soviet, yang menandai dimulainya “momen unipolar” Amerika.

Prasyarat bagi kemampuan Amerika yang tidak biasa untuk mengganggu perdamaian adalah konsentrasi kapasitas ekonomi dan militer yang luar biasa dalam sejarahnya. Saat ini, AS masih menyumbang setidaknya 13,5% PDB global – disesuaikan dengan daya beli. Saat ini, negara tersebut “hanya” berada di peringkat kedua setelah China. Namun AS masih termasuk dalam sepuluh besar dalam hal PDB (nominal) per kapita, yang mencerminkan kekayaannya yang besar. Ia juga masih memiliki “keistimewaan yang luar biasa” (dalam kata-kata mantan menteri keuangan Perancis) dalam hegemoni dolar. Negara ini masih bisa membiayai perekonomian dan listrik negaranya dengan harga yang sangat murah dan, sebagai tambahan, negara ini bisa menyalahgunakan fungsi cadangan dolar dan perdagangan global untuk melakukan penyitaan dan pemaksaan. Penggunaan leverage yang berlebihan dan tidak bijaksana telah mulai menjadi bumerang. Utang nasional yang sangat berlebihan dan mobilisasi perlawanan serta alternatif terhadap kekuatan dolar yang tak terhindarkan, keduanya menunjukkan terkikisnya hegemoni moneter AS. Untuk saat ini, fakta tersebut masih harus diperhitungkan.

Semua kekuatan ekonomi ini menghasilkan anggaran militer yang sangat besar. Baik secara nominal atau disesuaikan dengan daya beli, Amerika mengungguli negara-negara lain, dengan 40% dari seluruh uang dihabiskan untuk militer di seluruh dunia pada tahun 2022.

Indikator dapat diperbanyak, kategori dapat disempurnakan. Namun gambaran keseluruhannya tidak akan berubah. Pada saat ini, AS masih merupakan raksasa kekuatan, dan, terlebih lagi, AS tetap berada di puncak aliansi yang paling kuat di dunia. Besarnya kekuatan Amerika saja tidak banyak memberi tahu kita tentang bagaimana kekuatan tersebut digunakan. Namun yang sering diabaikan adalah bahwa tanpa hal tersebut, Amerika – apapun kebijakannya – tidak akan bisa begitu berpengaruh.

Terdapat bukti yang jelas, sekali lagi kuantitatif, bahwa pengaruh Washington sangat mengganggu. Menurut jurnal konservatif The National Interest, antara tahun 1992 dan 2017, AS telah terlibat dalam 188 “intervensi militer.” Daftar ini tidak lengkap; hal ini tidak mencakup, misalnya, Perang Teluk tahun 1990 atau peran penting Washington dalam memprovokasi dan kemudian melancarkan perang proksi melawan Rusia di Ukraina. Terlebih lagi, seperti yang Anda duga, berdasarkan sumbernya, angka-angka ini adalah angka yang konservatif. Pada tahun 2022, Ben Norton, seorang kritikus politik sayap kiri AS, menemukan 251 intervensi militer setelah tahun 1991.

AS tidak hanya menunjukkan kecenderungan yang tinggi untuk mengejar kepentingannya di luar negeri melalui kekuatan militer – dibandingkan dengan diplomasi atau bahkan “sekadar” perang ekonomi, misalnya sanksi. Hal yang setidaknya sama memprihatinkannya adalah bahwa preferensi terhadap kekerasan langsung sebagai alat kebijakan semakin meningkat. National Interest menemukan bahwa – antara tahun 1992 dan 2017 – Amerika terlibat dalam intervensi militer empat kali lebih banyak dibandingkan antara tahun 1948 dan 1991 (“hanya” 46 kali). Demikian pula, Proyek Intervensi Militer di Pusat Studi Strategis Universitas Tufts menemukan bahwa AS “telah melakukan lebih dari 500 intervensi militer internasional sejak tahun 1776, dengan hampir 60% dilakukan antara tahun 1950 dan 2017” dan “lebih dari sepertiga” dari misi ini terjadi. setelah tahun 1999. Sifat suka berperang di AS telah meningkat dari waktu ke waktu (walaupun tidak merata) dan, baru-baru ini, setelah berakhirnya Perang Dingin dan bekas Uni Soviet, pertumbuhan tersebut meningkat pesat.

Terlebih lagi, perang-perang ini sangat merusak. Menurut penelitian mendalam yang dilakukan oleh proyek Costs of War di Brown University, apa yang disebut “Perang Global Melawan Teror” setelah tahun 2001 saja mengakibatkan antara 905.000 dan 940.000 “kematian akibat perang langsung.” Proyek penelitian yang sama mencatat bahwa “penghancuran perekonomian, layanan publik, infrastruktur, dan lingkungan” akibat perang-perang tersebut telah menyebabkan tambahan “3,6-3,8 juta kematian tidak langsung di zona perang pasca-9/11.” Fakta bahwa sebagian besar kematian ini terjadi secara “tidak langsung” menunjukkan bahwa, bahkan tanpa terlibat dalam kekerasan secara langsung, Washington mempunyai kemampuan luar biasa dalam menyebarkan gangguan yang mematikan.

Jika penggunaan dan promosi kekerasan militer oleh Amerika menyebabkan ketidakstabilan global, bagaimana dengan perang ekonomi? Di sini juga, kita melihat peningkatan yang jelas. Sebuah opini baru-baru ini yang diterbitkan oleh dewan editorial New York Times mencatat bahwa, “selama dua dekade terakhir, sanksi ekonomi telah menjadi alat pilihan pertama bagi para pembuat kebijakan AS.” Antara tahun 2000 dan 2021, misalnya, daftar sanksi Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan bertambah lebih dari sepuluh kali lipat, dari 912 menjadi 9.421 entri, “terutama karena meningkatnya penggunaan sanksi perbankan terhadap individu.”

Dalam jangka panjang, sejak tahun 1950, sejauh ini Amerika Serikat “bertanggung jawab atas sebagian besar kasus sanksi” di dunia. Pangsa Amerika sebesar 42% mengungguli peringkat kedua, Uni Eropa (dan organisasi-organisasi pendahulunya) dengan 12%, dan PBB dengan 7%. Ideologi resmi sanksi mengedepankan sisi positifnya. Selain perang, mereka seharusnya memaksa negara, organisasi, dan individu untuk mematuhi hal-hal seperti hak asasi manusia atau aturan yang tidak jelas yang disebut tatanan berbasis aturan.

Meskipun pembenaran ini terbuka lebar terhadap manipulasi dan itikad buruk, hal yang lebih buruk adalah bahwa, pada kenyataannya, sanksi AS hanya melayani kepentingan AS yang sempit dan tunduk pada daya tarik demagogis yang merupakan sebagian besar politik dalam negeri AS. Mungkin tidak ada contoh yang lebih jelas mengenai kelemahan sistemis ini selain dari pengingkaran Amerika terhadap Kesepakatan Nuklir Iran (JCPoA), rezim sanksi terhadap Rusia, dan perang ekonomi melawan China, termasuk upaya yang baru-baru ini – sia-sia – untuk memblokir dan bahkan menghentikan upaya pengembangan teknologi AI China. 

Sanksi juga sangat merugikan kelompok masyarakat miskin – dan tidak berdaya secara politik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi dan Kebijakan mengenai “Konsekuensi Sanksi Ekonomi terhadap Manusia” menunjukkan bahwa “sanksi memiliki dampak negatif terhadap pendapatan per kapita hingga kemiskinan, kesenjangan, angka kematian, dan hak asasi manusia.” Sanksi menyeluruh terhadap industri minyak Venezuela pada tahun 2018, misalnya, “memperdalam kontraksi ekonomi terburuk di Amerika Latin dalam beberapa dekade,” dan menyebabkan “peningkatan kemiskinan secara signifikan,” seperti yang dirangkum oleh New York Times dari studi Francisco Rodríguez dari Universitas Denver. Kebijakan-kebijakan AS ini tidak hanya tidak etis, namun juga mengguncang seluruh masyarakat dan negara, seringkali di wilayah-wilayah sensitif.

Rekam jejak Washington baru-baru ini cukup jelas. Namun hal ini tidak memprediksikan masa depan: Apakah AS akan tetap pada jalurnya saat ini, atau akankah AS mengadopsi pendekatan yang tidak terlalu keras dan lebih berpusat pada diplomasi, seperti yang direkomendasikan oleh beberapa kritikus dalam negeri yang moderat? 

Quincy Institute for Responsible Statecraft, misalnya, secara eksplisit menyatakan tentang “kegagalan praktis dan moral dari upaya AS untuk secara sepihak menentukan nasib negara lain dengan menggunakan kekerasan,” dan berupaya untuk mendorong “pemikiran ulang mendasar atas asumsi kebijakan luar negeri AS.”

Peluang terjadinya koreksi arah yang benar-benar mendasar nampaknya kecil. Di satu sisi, hanya ada sedikit tanda-tanda adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut baik di kalangan Demokrat maupun Republik. Sebaliknya, para politisi terkemuka dari kedua partai cenderung bersaing mengenai siapa yang dapat memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap keunggulan AS. Misalnya saja tanggapan dua mantan “pemberontak” terhadap serangan Zionis Israel di Gaza. Baik Donald Trump maupun Bernie Sanders telah mempertaruhkan posisi mereka sejalan dengan kebijakan pemerintahan Biden saat ini. Trump, yang, tidak seperti Sanders, kembali mencalonkan diri sebagai presiden – dan memiliki peluang realistis untuk menang – telah mengkritik Zionis Israel karena tidak dapat diandalkan, gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober, dan kalah dalam pertarungan memperebutkan opini publik. Namun dia tidak menyalahkan Zionis Israel atas kematian warga sipil yang berlebihan dan apa yang oleh banyak pemimpin dan pejabat dunia, serta pakar hak asasi manusia PBB, sebut sebagai kejahatan perang. Sanders, bahkan lebih konformis, secara eksplisit menolak gencatan senjata, meskipun ada pukulan balik yang dapat diprediksi dan pantas dilakukan, seperti yang ditunjukkan oleh tanggapan pedas dari cendekiawan terkemuka dan intelektual publik terkemuka Norman Finkelstein.

Kedua, pengaruh kompleks industri militer semakin meningkat; kepentingan finansial dalam kebijakan luar negeri yang memberikan hak istimewa kepada militer sangatlah kuat dan diartikulasikan dengan baik oleh lobi-lobi dan lembaga-lembaga pemikir yang tidak hanya membentuk politik yang dipahami secara sempit namun juga perdebatan publik.

Ketiga, meskipun ada beberapa jurnalisme yang kritis, media arus utama AS masih lebih banyak menegaskan konsensus kebijakan luar negeri bipartisan. Secara umum, Amerika bahkan tidak memiliki forum untuk debat publik yang sehat dan beragam mengenai revisi mendasar pendekatan mereka terhadap dunia.

Terakhir, hingga saat ini, semakin banyaknya tanda-tanda penurunan relatif kekuatan Amerika, dibandingkan dengan munculnya pusat-pusat kekuatan lain yang berbentuk negara tunggal atau asosiasi negara, belum membuat elit Amerika menurunkan ekspektasinya. Sebaliknya, ada proses penggandaan yang terus-menerus dan berulang-ulang, mulai dari kekalahan Kabul pada tahun 2021 hingga perang proksi di Ukraina pada tahun 2022. Timur Tengah. Dan ketegangan yang terus-menerus dengan China tidak hanya karena perang dagang, tetapi Taiwan juga selalu menjadi latar belakangnya. Pola pikir ini tercermin dalam artikel-artikel New York Times yang menanyakan apakah “Amerika dapat mendukung dua perang,” (di Ukraina dan Timur Tengah) dan “masih menangani Tiongkok.”

Jika sejarah mengajarkan sesuatu maka ekstrapolasi tren adalah hal yang sulit dan tanpa pamrih, karena batas imajinasi kita – bahkan jika kita dilengkapi dengan metode dan data – selalu lebih sempit dibandingkan kenyataan. Mungkin kita berada di titik puncak pergeseran generasi besar – dalam nilai-nilai dan identifikasi etnis – dalam masyarakat Amerika. Mungkin, semua tren di AS akan terganggu oleh Perang Saudara 2.0 yang oleh beberapa pengamat konvensional disebut sebagai gagasan “arus utama”. Bagaimanapun, kehati-hatian perlu diasumsikan bahwa masalah gangguan global AS tidak akan selesai dengan sendirinya atau hilang dalam waktu dekat atau, dalam hal ini, dengan mudah. Oleh karena itu, tantangan paling penting dalam keamanan internasional adalah mengelola AS yang saat ini sangat berbahaya, berdasarkan standar sejarah, dan, bahkan dalam kondisi kemunduran, AS masih sangat kuat. Memang menyedihkan untuk mengatakannya, namun dalam hal mencapai stabilitas global, Amerika sebenarnya tidak seperti yang mereka bayangkan: Amerika adalah bagian yang “sangat diperlukan” dalam solusi. Pada kenyataannya, ini adalah satu-satunya masalah terburuk.[IT/r]
*Tarik Cyril Amar, sejarawan dari Jerman yang bekerja di Universitas Koç, Istanbul, tentang Rusia, Ukraina, dan Eropa Timur, sejarah Perang Dunia II, budaya Perang Dingin, dan politik ingatan