Smotrich Sebut Kesepakatan Gaza sebagai 'Bencana', Buat Keluarga Tawanan Marah

Keluarga tawanan Zionis Israel yang ditahan di Jalur Gaza mengkritik tajam dan marah Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich pada hari Senin (13/1) karena menentang perjanjian gencatan senjata-pertukaran tawanan yang sedang dinegosiasikan di Qatar. 
 
Puluhan anggota keluarga tawanan menyerbu ruang rapat di Knesset, tempat Komite Keuangan bersidang untuk membahas anggaran 2025.
 
Pertengkaran verbal terjadi dengan menteri, berlangsung lebih dari satu jam, di mana mereka menuduhnya "meninggalkan tawanan."
 
Smotrich: 'Sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan sekuat tenaga'
Sebelumnya pada hari Senin (13/1), Smotrich, pemimpin partai Zionisme Religius, mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bahwa partainya "tidak akan menjadi bagian dari" perjanjian yang diusulkan, yang ia gambarkan sebagai "bencana bagi keamanan nasional Zionis Israel."
 
"Kami tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan penyerahan yang akan mencakup pembebasan teroris, penghentian perang dan pembubaran pencapaian yang dibayar dengan banyak darah, dan menelantarkan banyak sandera," tegasnya.
 
Ia berpendapat bahwa "sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan sekuat tenaga, menduduki dan membersihkan seluruh Jalur Gaza, untuk akhirnya mengambil alih bantuan kemanusiaan dari Hamas, dan membuka gerbang neraka di Gaza sampai Hamas menyerah sepenuhnya dan semua sandera dikembalikan."
 
Pernyataan Smotrich menyusul laporan oleh situs berita Walla pada hari Minggu (12/1), yang mengklaim bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha mengukur apakah menteri tersebut akan mengundurkan diri dari pemerintahan jika kesepakatan tersebut diselesaikan.
 
Menurut laporan tersebut, Netanyahu yakin ada kemungkinan besar Menteri Kepolisian Itamar Ben-Gvir akan meninggalkan pemerintahan sebagai tanggapan atas kesepakatan tersebut.
 
Perdana menteri dilaporkan berusaha membujuk Smotrich untuk memberikan suara menentang perjanjian tersebut, daripada keluar dari koalisi sepenuhnya, karena kesepakatan tersebut diharapkan akan mendapatkan persetujuan kabinet tanpa dukungan dari kedua menteri.
 
Koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu diperkirakan akan mempertahankan dukungan mayoritas untuk perjanjian tersebut meskipun kedua partai menteri menentangnya.
 
Perjanjian tersebut akan memerlukan persetujuan dari kabinet keamanan dan pemerintah tetapi tidak memerlukan suara Knesset.[IT/r]