Sekjen PBB Cemaskan Meningkatnya Kerusuhan di Suriah

Hal ini termuat dari pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric, pada hari Senin (2/12) waktu setempat. Ia mengatakan bahwa Guterres menyerukan penghentian ketegangan sesegera mungkin dan mengingatkan semua pihak tentang kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter, serta menyerukan untuk kembali ke proses politik sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan nomor 2254.

Mengacu pada serangan oleh kelompok teroris Hey'at Tahrir al-Sham (sebelumnya bernama Jabhat al-Nusra), juru bicara PBB menambahkan: "Ada laporan tentang korban sipil, pengungsian puluhan ribu orang, kerusakan infrastruktur sipil, dan terganggunya layanan dan bantuan kemanusiaan."

Ia meminta semua pihak untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil sambil menciptakan jalur yang aman bagi mereka yang melarikan diri dari pertempuran.

Dujarric menekankan bahwa warga Suriah telah mengalami konflik selama hampir 14 tahun dan mereka berhak mendapatkan masa depan politik yang membawa perdamaian bagi negara mereka.

Juru bicara itu juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan oleh badan-badan PBB dan mitra kemanusiaan mereka di beberapa bagian Aleppo, Idlib, dan Hama sebagian besar telah ditangguhkan karena masalah keamanan.

Namun, ia menekankan bahwa PBB berkomitmen untuk hadir dan menyalurkan bantuan serta berupaya mengevaluasi situasi dan memperluas respons kemanusiaan sesegera mungkin.

Kelompok teroris Hey'at Tahrir al-Sham melancarkan serangan besar-besaran secara mendadak ke markas tentara Suriah di Aleppo pada hari Rabu (27/11) dengan dukungan asing dan pasukan dari luar Suriah. 

Kebangkitan dan serangan teror tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada tahun 2020 karena wilayah yang menjadi sasaran tercakup dalam perjanjian "de-eskalasi" yang ditandatangani dengan jaminan Turki, Iran, dan Rusia di Astana. [IT/G]