Gagal Tekan Israel, Jajaran Staf Gedung Putih Kecam Biden

Pada 13 Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengirim surat pada rezim Tel Aviv yang berisi sebuah tenggat waktu berdurasi 30 hari untuk mengambil langkah-langkah khusus guna memperbaiki situasi, termasuk mengizinkan minimal 350 truk bantuan memasuki Gaza setiap harinya.
 
Namun tenggat waktu tersebut telah berlalu dan kelompok-kelompok penyalur bantuan kemanusiaan justru mengatakan situasi di Gaza memburuk selama bulan tersebut, khususnya di Gaza utara tempat pasukan Israel telah melancarkan operasi besar-besaran yang telah menewaskan ratusan warga sipil dan menghentikan pengiriman bantuan.
 
Bahkan para pekerja kemanusiaan tersebut turut menjadi target kebrutalan Israel. Mereka yang merupakan koalisi yang terdiri dari delapan kelompok penyalur bantuan mengatakan Israel "terus-menerus gagal" untuk memfasilitasi penyaluran bantuan.
 
Mereka mengatakan bahwa "masyarakat di Gaza kelaparan" karena "operasi militer Israel menolak membolehkan masuknya bantuan pangan penting dan kebutuhan pokok, yang pada gilirannya menyebabkan kondisi yang mendekati kelaparan bagi 800.000 warga sipil Palestina di Gaza."
 
"Anda (Biden) telah kehabisan waktu untuk melakukan hal yang benar. Tetapi belum terlambat untuk melakukan tindakan tegas yang dapat menyelamatkan nyawa dalam dua bulan ke depan," tulis staf tersebut, menurut salinan surat mereka yang diperoleh oleh kantor berita Politico.
 
Itu adalah surat terakhir yang ditulis oleh staf Biden yang memperingatkan tentang bahaya melanjutkan status quo terhadap Israel. Namun, Presiden tetap tidak tergerak. Justru minggu lalu ketika tenggat waktunya hampir berakhir dengan cepat, ia bersumpah bahwa komitmen Washington terhadap keamanan Israel tetap "kuat".
 
Hampir 44.000 orang tewas di Gaza sejak Israel melancarkan perang di wilayah sempit itu. Pembatasan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan, yang sangat diandalkan Gaza bahkan sebelum perang karena blokade Israel, telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang meluas dan akut.
 
Seorang staf senior Gedung Putih yang berbicara kepada Politico mengatakan bahwa para staf memutuskan untuk menandatangani surat itu sebagai tanggung jawab moral. "Jika tindakan ini (lalainya AS dari menekan Israel) terus dilanjutkan, itu akan menjadi warisan yang mengerikan," kata staf itu kepada Politico.
 
Senat dijadwalkan untuk melakukan voting pada hari Rabu (20/11) atas resolusi bersama yang tidak disetujui oleh Senator Independen, Bernie Sanders yang berupaya untuk memblokir penjualan senjata ofensif senilai lebih dari $20 miliar ke Israel yang diminta oleh pemerintahan Biden.
 
Resolusi tersebut mencakup penjualan Joint Direct Attack Munitions senilai $262 juta, lebih dari $800 juta dalam bentuk tank 120mm dan mortir berdaya ledak tinggi, lebih dari setengah miliar dolar kendaraan taktis militer dan hingga 50 jet tempur F-15IA baru dan 25 perangkat pemutakhiran senilai $18,82 miliar.
 
“Pemantau hak asasi manusia yang andal telah mendokumentasikan secara ketat berbagai insiden yang melibatkan sistem ini yang menyebabkan kematian dan kerugian warga sipil yang tidak dapat diterima,” kata kantor Sanders dalam sebuah pernyataan bulan September.
 
“Laporan Pemerintah sendiri sesuai dengan Memorandum Keamanan Nasional 20 (NSM-20) menyimpulkan bahwa senjata-senjata ini ‘telah digunakan oleh pasukan keamanan Israel sejak 7 Oktober dalam situasi yang tidak sesuai dengan kewajiban IHL (hukum humaniter internasional) atau dengan praktik terbaik yang ditetapkan untuk mengurangi kerugian warga sipil,'” tambahnya.
 
Sejauh ini, hanya enam dari 100 senator di parlemen AS yang mengatakan mereka akan mendukung tindakan tersebut. [IT/G]