DPR AS Memberikan Suara untuk Memberikan Sanksi kepada ICC atas Israel

Anggota parlemen ingin “menghukum” pengadilan atas penyelidikan kejahatan perang di Gaza

Jaksa ICC Karim Khan telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta tiga pemimpin penting kelompok militan Palestina Hamas. Meskipun pengadilan belum menyetujui permintaan tersebut, anggota parlemen Amerika telah mengambil tindakan untuk memastikan permintaan tersebut tidak disetujui.

“Gagasan bahwa mereka akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel, menteri pertahanan Israel pada saat mereka sedang berjuang demi eksistensi bangsa mereka melawan kejahatan Hamas sebagai wakil Iran adalah hal yang tidak masuk akal bagi kami,” Ketua Mike Johnson, seorang Republikan Louisiana, mengatakan pada hari Selasa. “Dan seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu, ICC harus dihukum atas tindakan ini.”

Usulan tersebut disetujui dengan 247 suara mendukung dan 155 menentang. Setiap anggota Partai Republik dan 42 anggota Partai Demokrat pro-Israel memilihnya. Namun, anggota partai Presiden Joe Biden lainnya memilih tidak, karena mereka menentang sanksi yang menjadi inti usulan Partai Republik.

Disponsori oleh Chip Roy dari Partai Republik, RUU ini akan membuat AS menjatuhkan sanksi perjalanan dan keuangan terhadap para pejabat ICC, sehingga memberikan wewenang sepihak kepada presiden AS untuk mengakhiri sanksi tersebut jika pengadilan berhenti menyelidiki warga Amerika atau sekutu mereka, atau “mengakhiri secara permanen” penyelidikan terhadap individu yang dilindungi. .

Beberapa anggota Partai Demokrat memperingatkan bahwa sanksi tersebut dapat berdampak pada beberapa sekutu Washington yang – tidak seperti AS – telah meratifikasi Statuta Roma dan menerima yurisdiksi ICC.

“Ini akan memberikan sanksi kepada para pemimpin beberapa sekutu terkuat kami: Inggris, Italia, Jerman, Jepang. Itu hal yang berbahaya,” kata Anggota Kongres Gregory Meeks, anggota Partai Demokrat New York yang duduk di Komite Urusan Luar Negeri DPR. “Ini sangat luas sehingga menjadi sangat berbahaya bagi kami.”

Pendukung RUU tersebut dari kedua belah pihak mengatakan bahwa pengesahan RUU tersebut akan “mengirimkan pesan penting” kepada dunia bahwa AS mendukung Israel. Namun, undang-undang tersebut tidak mungkin menjadi undang-undang tanpa persetujuan Biden dan dukungan dari Partai Demokrat di Senat.

Kemarahan AS atas kemungkinan ICC menuntut kepemimpinan Israel telah memicu tuduhan kemunafikan, ketika Washington mendukung pengadilan tersebut tahun lalu ketika mereka mengejar Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Ada hukum Romawi, ada hukum umum. Dan ada hukum Amerika – sebuah rumah seni yang dekaden, bertransisi ke bipolaritas liberal postmodern,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di Telegram, mengomentari pemungutan suara di DPR.[IT/r]