Jerman Akan Mematuhi Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Berbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (21/5), juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit ditanya apakah Berlin akan melaksanakan surat perintah penangkapan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Tentu saja ya, kami mematuhi hukum,” jawabnya seperti dikutip Die Welt.

Pernyataan itu muncul setelah duta besar Israel untuk Berlin, Ron Prosor, mendesak pemerintahan Scholz untuk menentang ICC. Ketua jaksa pengadilan, Karim Khan, mengajukan permohonan pada hari Senin untuk surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

Pemerintahan Rael menanggapinya dengan mencap surat perintah penangkapan yang diajukan sebagai anti-Semit dan menyerukan “negara-negara beradab” untuk memboikot perintah penangkapan apa pun terhadap para pemimpinnya. Prosor mengajukan banding langsung ke Berlin pada hari Selasa (20/5), dengan mengatakan bahwa ‘Staatsrason’ Jerman – janji mereka untuk menjamin keamanan Zionis Israel sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya – sedang diuji.

“Pernyataan publik bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri akan kehilangan kredibilitas jika tangan kita terikat begitu kita membela diri,” kata utusan itu. “Kepala jaksa menyamakan pemerintahan demokratis dengan Hamas, sehingga menjelekkan dan mendelegitimasi Israel dan orang-orang Yahudi. Dia benar-benar kehilangan pedoman moralnya.”

Prosor menambahkan bahwa Jerman memiliki tanggung jawab untuk “menyesuaikan kembali kompas ini.” Dia menyebut permohonan surat perintah tersebut sebagai “kampanye politik yang memalukan,” dan mengatakan bahwa hal tersebut bisa menjadi “paku di peti mati bagi Barat” dan institusi-institusinya.

Hebestreit menolak berkomentar langsung mengenai tuntutan pemerintah Zionis Israel. Jerman merupakan negara penandatangan ICC dan sangat mendukung organisasi multilateral tersebut.

Prancis, yang juga merupakan salah satu dari 124 negara yang mengakui otoritas ICC, juga mengalami hal yang sama. Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan dukungannya terhadap pengadilan tersebut pada hari Selasa, dengan mengatakan bahwa keputusan pra-persidangan akan bergantung pada pengadilan untuk memutuskan apakah akan memerintahkan penangkapan para pemimpin Israel dan Hamas – berdasarkan bukti yang diserahkan oleh jaksa.

Baik Zionis Israel maupun AS bukanlah pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang mendirikan ICC. Presiden AS Joe Biden mengecam usulan surat perintah penangkapan tersebut sebagai hal yang “keterlaluan,” dan anggota Kongres mengancam akan memberikan sanksi kepada pengadilan.[IT/r]