“Hay’at Tahrir Al-Sham”: Dari Al-Nusra ke Entitas Politik Baru – Tantangan di Depan (Bagian 2)

Pengaruh ini terlihat jelas pada simposium September 2021 di Idlib yang berjudul “Jihad dan Perlawanan di Dunia Islam… Taliban sebagai Model,” di mana para pemimpin politik HTS menyoroti persamaan antara kelompok mereka dan Taliban.
 
Pada acara tersebut, Abdul Rahim Atoun, seorang tokoh kunci di HTS, membahas fokus lokal gerakan tersebut di Suriah dan upayanya untuk membangun hubungan luar negeri.
 
Pemisahan dari Al-Qaeda dilaporkan dimotivasi oleh arahan kepala kelompok global tersebut Ayman Al-Zawahiri yang mengikat semua cabang Al-Qaeda, termasuk HTS, ke Emirat Islam Afghanistan.
 
Pascapemisahan, HTS mengonsolidasikan kendali di Idlib, membentuk pemerintahan terpusat yang mengelola layanan publik dan jangkauan diplomatik, khususnya dengan Qatar dan Turki.
 
Strategi ini mengurangi serangan dari koalisi pimpinan AS dari tahun 2020 hingga 2024.
 
Bersamaan dengan upaya ini, gencatan senjata di Suriah dan kemajuan menuju resolusi politik melalui jalur Astana muncul. Setelah faksi bersenjata menguasai Damaskus, proses Astana tersendat, menandai transisi yang dipimpin oleh Ahmad Al-Sharaa (Abu Mohammad Al-Julani) di Damaskus.
 
Meskipun fokus awalnya adalah untuk mencari dukungan internasional, Al-Sharaa tidak menyampaikan pidato pemersatu kepada warga Suriah atau menguraikan rencana ekonomi yang komprehensif, sebaliknya berfokus pada pencabutan sanksi AS.
 
Al-Sharaa memamerkan "Pemerintahan Keselamatan" Idlib sebagai model tata kelola, yang memprioritaskan penyediaan layanan daripada strategi ekonomi.
 
Namun, para kritikus menyuarakan kekhawatiran atas upaya mengesampingkan sektor pertanian dan industri Suriah yang secara historis kuat, yang secara kolektif menyumbang 47% terhadap ekonomi pra-2011.
 
Mengalihkan fokus ke perdagangan saja berisiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, karena banyak warga Suriah bergantung pada sektor-sektor ini untuk mata pencaharian.
 
Hadi Kobeissi, Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Persatuan, memperingatkan bahwa transisi ke ekonomi pasar bebas dapat merusak model produksi swasembada Suriah.
 
Dalam wawancara dengan Al-Manar, ia mengatakan bahwa meskipun transisi tersebut dapat meningkatkan daya beli jangka pendek, hal itu mempersulit pemulihan jangka panjang.
 
Strategi ekonomi saat ini—termasuk mencabut subsidi dan menaikkan upah—berisiko menimbulkan inflasi tanpa meningkatkan produksi. Suriah menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengklarifikasi kebijakan ekonomi, kehidupan, dan keamanan, dengan kenaikan harga barang-barang penting seperti roti yang menyoroti kesulitan dalam merestrukturisasi ekonomi.
 
Menyeimbangkan kebijakan fiskal tanpa meningkatkan produksi tetap menjadi tantangan penting bagi kepemimpinan negara tersebut.
 
Tantangan Keamanan dan Integrasi Faksi di Suriah
Sejarah politik dan militer Suriah yang bergejolak terus membentuk tantangan keamanannya saat ini, terutama upaya untuk menggabungkan faksi-faksi bersenjata menjadi tentara nasional.
 
Menteri Pertahanan Marhaf Abu Qasra, yang juga dikenal sebagai "Abu al-Hassan 600," telah memulai diskusi dengan para pemimpin faksi tentang integrasi, meskipun belum ada rencana pelaksanaan yang jelas. Pembicaraan menunjukkan distribusi pejuang yang terdesentralisasi di seluruh Suriah untuk mencegah kontrol militer regional yang independen.
 
Perpecahan ideologis di antara faksi-faksi menghadirkan hambatan bagi penggabungan penuh seperti yang diinginkan oleh Al-Julani, pemimpin Hay'at Tahrir al-Sham (HTS).
 
Pengangkatan militer baru-baru ini telah memicu kecurigaan, dengan para pemimpin faksi yang berpihak pada HTS, termasuk Anad Abdul-Moein Darwish dan Khaled MOhammad Halabi, dipromosikan ke pangkat kolonel.
 
Pengangkatan ini mengecualikan kelompok-kelompok berpengaruh seperti Tentara Nasional yang didukung Turki di Suriah utara dan Front Sham di Aleppo.
 
Hadi Kobeissi, menyoroti penggunaan promosi pangkat, alokasi teritorial, dan distribusi rampasan oleh HTS untuk mendorong integrasi.
 
Ia menekankan perlunya kerangka politik yang memuaskan faksi dan masyarakat setempat, yang menimbulkan pertanyaan tentang peran masa depan tentara dan pendiriannya terhadap suku Kurdi.
 
Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang sebagian besar terdiri dari pejuang Kurdi, menghadirkan tantangan integrasi.
 
Ketegangan meningkat dengan pertempuran baru-baru ini antara SDF dan Tentara Nasional untuk menguasai Bendungan Tishreen, sumber air penting di Aleppo timur.
 
Sementara itu, kelompok bersenjata yang dipimpin Druze di Sweida telah menolak masuknya pemerintahan militer baru ke wilayah selatan mereka.
 
Ketakutan terus berlanjut di antara faksi-faksi tentang perlucutan senjata di bawah pemerintahan baru, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai upaya untuk memonopoli kekuasaan.
 
Meskipun Al-Julani menyatakan niatnya untuk menyusun konstitusi dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu empat tahun, kekhawatiran tetap ada mengenai transparansi dan inklusivitas.
 
Para kritikus mencatat bahwa pengangkatan baru-baru ini tidak memiliki dasar hukum, yang menunjukkan upaya untuk memperkuat otoritas HTS. Pengangkatan militan asing yang kontroversial sebagai perwira di tentara nasional semakin memperburuk ketegangan.
 
HTS membela langkah-langkah ini sebagai pengakuan kesetiaan atas perjuangan mereka dalam konflik-konflik masa lalu. 
 
Suriah terus bergulat dengan ketidakstabilan keamanan. Berbagai upaya oleh pasukan keamanan otoritas baru bertujuan untuk memulihkan ketertiban di tengah berbagai tantangan yang meningkat untuk mempertahankan kendali dan mencegah kekacauan.
 
Tantangan Politik dan Dialog Nasional di Suriah
Ketidakpastian menyelimuti sistem politik masa depan Suriah—apakah akan mengadopsi struktur parlementer, presidensial, atau hibrida.
 
Seruan Al-Julani untuk dialog nasional belum memperoleh dukungan cepat dari berbagai faksi dan kelompok politik, termasuk Koalisi Nasional Suriah.
 
Kendala utama untuk menyelenggarakan konferensi dialog adalah menentukan perwakilan—apakah berdasarkan kriteria regional, sektarian, faksional, atau gabungan.
 
Hasil yang diharapkan dari konferensi ini adalah pembentukan pemerintahan baru untuk menggantikan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Al-Bashir, yang dituduh bersekutu dengan HTS.
 
Perancangan konstitusi baru tetap menjadi tantangan lain, dengan Al-Julani memproyeksikan proses tersebut memakan waktu dua hingga tiga tahun.
 
Sementara itu, masalah pengungsi Suriah yang tinggal di kamp-kamp pengungsi utara terus berlanjut tanpa rencana yang jelas untuk kepulangan mereka ke rumah.
 
Banyak pihak yang menyuarakan kekhawatiran atas pasokan bantuan yang tidak mencukupi, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah baru.
 
HTS menghadapi tantangan internal dan eksternal saat berupaya melakukan penjangkauan diplomatik, dengan tujuan untuk meringankan sanksi bagi dirinya sendiri dan Suriah.
 
Di tengah kondisi ini, warga Suriah terus mengalami krisis ekonomi, keamanan, dan kehidupan dengan hasil yang tidak pasti.
 
Pertanyaannya tetap: Akankah masa depan membawa stabilitas atau perang dan pertikaian lebih lanjut? [IT/r]