AS: Kongres Memberi Lampu Hijau untuk Voting Pendanaan Ukraina

Atas permintaan Presiden Joe Biden pada Oktober lalu, usulan pendanaan tersebut tertahan di DPR selama berbulan-bulan karena adanya keberatan dari faksi mayoritas Partai Republik. Pada hari Jumat, 165 anggota Partai Demokrat dan hanya 151 anggota Partai Republik memberikan suara mendukung perubahan peraturan tersebut, sehingga memicu kemarahan terhadap Ketua DPR Mike Johnson.

Menurut Washington Post, masalah pendanaan Ukraina telah “sangat memecah belah Partai Republik yang tidak berfungsi”.

Anggota Kongres Michael Burgess dari Texas, yang mengetuai Komite Aturan, mengatakan bahwa dia menyesal tidak memasukkan keamanan perbatasan dalam paket undang-undangnya, namun “persyaratan bagi Amerika untuk menyatakan dirinya sebagai pemimpin dunia bebas bukanlah sebuah pilihan, itu bukan sebuah keharusan yang bisa berhenti sejenak.”

Rekan partainya, Dan Bishop dari North Carolina, marah karena kepemimpinan Partai Republik “berjuang sekuat tenaga untuk meloloskan Partai Demokrat, prioritas terakhir Amerika.”

“Washington perlu berhenti menyalurkan uang ke Ukraina sementara perbatasan kita sendiri terbuka lebar,” keluh Anggota Kongres Andy Ogles, seorang anggota Partai Republik dari Tennessee.

Anggota Kongres Marjorie Taylor Greene dari Georgia telah mengajukan mosi untuk memecat Ketua Mike Johnson atas perubahan peraturan tersebut. Hal ini telah didukung oleh Thomas Massie dari Kentucky dan Paul Gosar dari Arizona.

Johnson menjadi ketua umum pada bulan Oktober lalu setelah Kaukus Kebebasan DPR, kelompok yang sama yang sekarang menentang pendanaan Ukraina, menggulingkan Kevin McCarthy karena kesepakatan rahasia dengan Partai Demokrat untuk mendanai Kiev.

Partai Republik Louisiana berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang pendanaan Ukraina untuk pemungutan suara pada hari Sabtu (20/4). Jika disetujui, rancangan undang-undang tersebut akan dikembalikan ke Senat untuk mendapatkan persetujuan sebelum dapat ditandatangani oleh Biden.

Meskipun sebagian dari $60 miliar akan digunakan untuk membayar gaji pejabat pemerintah Ukraina, sebagian besar akan masuk ke kantong produsen senjata AS. Sekitar 20% pendanaan akan direstrukturisasi sebagai pinjaman, namun dengan ketentuan Biden dapat menghapusnya setelah 15 November.[IT/r]