Lebih dari 130 Anggota Parlemen Inggris, Rekan Pemerintah: Larang Penjualan Senjata ke ‘Israel’

Sebuah surat yang ditandatangani oleh lebih dari 130 anggota parlemen kepada Menteri Luar Negeri, David Cameron, menyoroti tindakan yang diambil oleh negara-negara lain, yang terbaru Kanada, yang pekan lalu mengumumkan akan menghentikan semua ekspor senjata ke Zionis “Israel”.

Surat tersebut, yang dikoordinasikan oleh anggota parlemen Partai Buruh Zarah Sultana, ditandatangani oleh 107 anggota parlemen dan 27 rekan termasuk mantan menteri Partai Buruh Timur Tengah Peter Hain, pemimpin Partai Nasional Skotlandia di Westminster, Stephen Flynn, mantan menteri bayangan Jess Phillips, mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn dan rekan Konservatif Nosheena Mobarik.

Penandatangan lainnya termasuk mantan sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri John Kerr dan mantan menteri tenaga kerja Tessa Blackstone. Sebanyak 46 anggota parlemen dari Partai Buruh mendukung seruan tersebut dan hampir seluruh partai di parlemen SNP.

Surat tersebut menyatakan bahwa “bisnis seperti biasa” untuk ekspor senjata Inggris ke Zionis “Israel” “sama sekali tidak dapat diterima”.

Dikatakan senjata buatan Inggris digunakan di Gaza, mengingat penyelidikan PBB baru-baru ini menemukan bahwa jet tempur F-16 yang dibuat dengan suku cadang Inggris mungkin bertanggung jawab atas pemboman dokter Inggris di Gaza.

Dalam dua eskalasi konflik sebelumnya di Gaza, surat itu mencatat, pemerintah Inggris telah menghentikan penjualan senjata ke Zionis “Israel”. “Saat ini,” kata surat itu, “skala kekerasan yang dilakukan oleh militer Zionis ‘Israel’ jauh lebih mematikan, namun pemerintah Inggris gagal mengambil tindakan”.

Semakin banyak organisasi hak asasi manusia dan bantuan yang menyerukan agar izin senjata ditangguhkan, termasuk Oxfam, Save the Children, Christian Aid, Amnesty International dan Islamic Relief.

Sultana mengatakan: “Dengan pemerintah Zionis ‘Israel’ yang kini tampaknya mengabaikan resolusi gencatan senjata Dewan Keamanan PBB, hal ini kembali melanggar hukum internasional dan membuat tuntutan untuk mengakhiri penjualan senjata tidak mungkin diabaikan.

“Pemerintah Inggris pada akhirnya harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat Palestina, mengindahkan seruan 130 anggota parlemen lintas partai, dan segera mengakhiri penjualan senjata ke Zionis ‘Israel’.”

Katie Fallon, manajer advokasi di Kampanye Melawan Perdagangan Senjata, memperingatkan bahwa tanggapan pemerintah terhadap larangan penjualan senjata “bervariasi dari menghalangi anggota parlemen, mengulangi jawaban yang tidak berarti, dan yang paling memprihatinkan, berupaya keras untuk memastikan bahwa nasihat hukum dari Kementerian Luar Negeri Kantor tidak pernah secara pasti mengakui adanya 'risiko yang jelas' bahwa 'Israel' mungkin menggunakan ekspor senjata ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional”.

Secara terpisah, permintaan peninjauan kembali sedang diupayakan atas keputusan Inggris untuk menangguhkan pendanaannya kepada UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Tantangan ini diluncurkan oleh firma hukum Bindmans atas nama seorang pria Inggris-Palestina dalam upaya melindungi keluarganya, yang merupakan pengungsi yang terdaftar di UNRWA.

Gugatan hukum ini menekankan bahwa keputusan penangguhan tersebut dibuat secara tidak logis dan tanpa mempertimbangkan bukti, kewajiban internasional, atau kerangka pengambilan keputusan Kementerian Luar Negeri.[IT/r]