Forum Internasional Mengadakan Pengadilan terhadap Imperialisme dan Menolak Sanksi AS 

Acara yang bertajuk Pengadilan Rakyat Internasional tentang Imperialisme AS: Sanksi, Blokade, Tindakan Pemaksaan Ekonomi ini diadakan pada tanggal 29-30 September, dengan pembicara utama Mohammad Marandi, seorang profesor di Universitas Tehran dan seorang analis politik.

Forum tersebut, sebagaimana diakui dalam situsnya, memandang sanksi bukan dari sudut pandang pihak yang menerapkannya, namun dari sudut pandang pihak yang paling terkena dampaknya, yaitu masyarakat Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, dengan fokus pada bidang sosial, politik, masalah ekonomi, dan ekologi.

“Kami mendukung hak masyarakat dan negara untuk membangun masyarakat mereka sendiri yang bebas dari teror perang dan kekerasan imperialis,” kata Pengadilan Rakyat.

“Kami sangat prihatin dengan dampak sanksi AS terhadap masyarakat Amerika Latin, Afrika, dan Asia, dan percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan rezim sanksi AS yang melanggar hukum adalah dengan bangkit secara kolektif melawan sanksi tersebut,” tambahnya.

Menekankan bahwa forum tersebut merupakan upaya internasional untuk melemahkan sanksi dan menantang imperialisme AS, Pengadilan Rakyat mengatakan sanksi adalah cara untuk mendisiplinkan dan mengendalikan kedaulatan negara-negara Selatan dan menghalangi munculnya tatanan dunia multipolar.

“Kami telah menyimpulkan bahwa rezim sanksi memerlukan pengembangan berkelanjutan terhadap mekanisme, teknik, dan teknologi hukum baru untuk mendapatkan persetujuan internasional dalam penerapan sanksi tersebut,” kata forum tersebut.

“Oleh karena itu, penyelidikan dan interogasi terhadap mekanisme hukum ini merupakan langkah penting menuju penghapusan rezim sanksi,” tambahnya, menolak bahwa sanksi adalah tindakan damai atau tanpa kekerasan yang berfungsi sebagai alternatif terhadap perang.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Rakyat mungkin tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum, namun pencapaian-pencapaian forum tersebut dalam konteks politik dan diskursif menginspirasi dan menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat dan mengambil tindakan hukum untuk menghadapi tindakan-tindakan restriktif yang dilakukan AS.[IT/r]