Pemimpin Oposisi: Penguasa Bahrain Diberikan Carte Blanche oleh AS untuk Penumpasan Berdarah

Rashid al-Rashid mengatakan lampu hijau Washington memberi rezim Al Khalifah untuk menerapkan represi yang berlebihan dan sikap apatis masyarakat internasional telah memberanikan rezim tersebut untuk secara terang-terangan dan brutal melanggar hak asasi manusia.

“Praktik tersebut telah memakan banyak korban di negara Bahrain, dan sebagai akibatnya ribuan orang sekarang dipenjara, dianiaya dan dipaksa ke pengasingan,” katanya.

“Front yang dipimpin AS tidak akan pernah membiarkan pembentukan demokrasi atau perubahan politik terjadi di Bahrain karena perkembangan seperti itu membuat Washington kehilangan kendali dan dominasi atas negara itu,” tambahnya, Tasnim melaporkan pada hari Senin (20/2).

“Di antara tantangan utama yang dihadapi pemberontakan rakyat Bahrain adalah skala besar represi dan tindakan besar-besaran yang menindas dan brutal. Komunitas internasional melihat betapa kerasnya rezim Al Khalifah merobohkan monumen di tengah Lapangan Mutiara [di ibu kota Manama] pada 17 Maret 2011 sebagai simbol akhir dari protes rakyat, dan membunuh puluhan warga Bahrain dengan darah dingin,” kata Rasyid.

Demonstrasi anti-monarki dimulai pada 14 Februari 2011, dan diadakan secara rutin sejak pemberontakan rakyat dimulai.

Demonstran menuntut agar rezim Al Khalifah melepaskan kekuasaan, dan sistem yang demokratis dan adil yang mewakili semua warga Bahrain akan didirikan.

Rezim Manama yang kejam, bagaimanapun, telah menanggapi tuntutan kesetaraan sosial dengan tangan besi, menekan suara perbedaan pendapat.

“Kampanye represi terus berlanjut,” kata Rashid. “Tokoh oposisi telah membela hak-hak bangsa Bahrain yang tidak dapat dicabut selama 12 tahun terakhir, dan karenanya mengalami berbagai bentuk pelecehan, penahanan sewenang-wenang, siksaan fisik dan mental dalam penahanan, denaturalisasi, dan kehilangan komunikasi dengan dunia luar.”

“Orang-orang Bahrain akan berhasil menggulingkan dinasti Al Khalifah yang berkuasa jika mereka melawan satu rezim. Intervensi yang dipimpin Saudi di Bahrain untuk membantu rezim dalam menekan pemberontakan pro-demokrasi di negara itu, dan carte blanche yang diberikan oleh pejabat AS menghalangi kemenangannya,” komentar pemimpin oposisi Bahrain.

“Sementara berjuang untuk menegaskan hak politik dan kebebasan dasarnya, bangsa Bahrain menghadapi koalisi regional yang tujuan utamanya adalah mempertahankan rezim Al Khalifah dan melindunginya dengan segala cara kebrutalan dan penindasan,” kata Rashid.

Pemimpin oposisi Bahrain juga mengatakan kehadiran pasukan militer AS dan Inggris serta normalisasi hubungan rezim Al Khaifah dengan rezim apartheid Zionis Israel adalah beberapa tantangan lain yang mengancam pemberontakan rakyat Bahrain.[IT/r]