Gerakan Amal Mendesak Komitmen untuk Kerangka Perjanjian Guna Melestarikan Hak Maritim dan Sumber Daya Alam Lebanon 

Menteri Hizbullah dan Gerakan Amal melaporkan bahwa sidang kabinet yang akan membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang anggaran negara telah berakhir sebelum ada diskusi terorganisir tentang anggaran 2022.

Pernyataan itu juga mendesak komitmen pada perjanjian kerangka kerja yang berkaitan dengan demarkasi perbatasan laut untuk melestarikan hak-hak dan sumber daya alam Lebanon.

Ketua DPR Nabih Berri mengumumkan pada hari Kamis dalam konferensi pers tentang kerangka perjanjian yang mewakili dasar untuk peluncuran negosiasi tidak langsung antara Lebanon dan entitas Zionis tentang demarkasi perbatasan darat dan laut.

Pembicara Berri menekankan bahwa negosiasi akan berlangsung di markas UNIFIL di Naqoura di Lebanon selatan, menambahkan bahwa PBB akan mensponsori "pembicaraan tidak langsung" sesuai dengan Pemahaman April 1996 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Gerakan Amal juga mengecam agresi Israel di lingkungan Sheikh Jarrah di Al-Quds yang diduduki, menambahkan bahwa itu menunjukkan jalur kriminal musuh Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. [IT/r]