Ketua Partai Kehendak Rakyat Suriah: Dialog Nasional Diperlukan

Kadri Jamil, ketua Partai Kehendak Rakyat dan pemimpin Front Perubahan dan Pembebasan, menekankan perlunya dialog nasional yang komprehensif di Suriah, yang didukung oleh transparansi dan inklusivitas.
 
Berbicara kepada Al Mayadeen pada hari Minggu (12/1), Jamil mengakui kesalahan langkah di masa lalu dan menekankan pentingnya rekonsiliasi untuk masa depan negara tersebut. "Rekonsiliasi membutuhkan kejujuran," kata Jamil, seraya menambahkan bahwa Rusia salah menilai respons mantan Presiden Bashar al-Assad terhadap nasihatnya. Ia menyerukan pembentukan komite nasional yang seimbang untuk mempelopori proses dialog.
 
Jamil menyoroti urgensi untuk membina kohesi nasional di Suriah. "Satu faksi saja tidak dapat mengatur masyarakat Suriah," katanya, yang menganjurkan dialog, toleransi, dan rekonsiliasi.
 
Ia mengumumkan rencana untuk kembali ke Damaskus dan berpartisipasi aktif dalam gerakan politik, menekankan bahwa Partai Kehendak Rakyat merasa aman dalam beradaptasi dengan realitas Suriah yang terus berkembang.
 
Dukungan untuk Resolusi DK PBB 2254
Membahas kerangka kerja internasional untuk menyelesaikan krisis Suriah, Jamil mencatat bahwa esensi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 tetap relevan tetapi memerlukan penyesuaian.
 
"Saya telah menyampaikan pandangan ini kepada [Utusan Khusus PBB] Geir Pedersen," katanya, menegaskan perlunya pendekatan kolaboratif yang melibatkan aktor regional dan internasional.
 
Jamil mengungkapkan pembicaraan yang sedang berlangsung dengan pejabat Turki dan oposisi Suriah, memuji peran potensial Turki dalam memfasilitasi dialog Suriah.
 
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kontribusi Rusia dan Arab, termasuk Arab Saudi dan Irak, dalam menstabilkan Suriah.
 
Jamil menekankan perlunya mengintegrasikan faksi oposisi ke dalam tentara Suriah untuk melawan rencana Zionis Israel dan AS yang dipersepsikan. "Integrasi ini penting untuk menggagalkan rencana mereka," katanya, memperingatkan ketidakstabilan administratif dan keamanan yang sedang berlangsung di negara tersebut.
 
Ia mengkritik tindakan prematur dari beberapa faksi oposisi, yang menurutnya menguntungkan aktor eksternal. "Tindakan mereka dilakukan pada saat yang tidak tepat bagi Amerika dan Zionis Israel, tetapi yang terakhir mengeksploitasi situasi," simpul Jamil.
 
Pembahasan internasional sedang berlangsung
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengadakan diskusi melalui telepon untuk memajukan penyelesaian Suriah, Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan pada hari Minggu (12/1).
 
Percakapan tersebut difokuskan pada pengembangan dialog nasional yang inklusif untuk mengatasi konflik yang sedang berlangsung di Suriah.
 
"Sergey Lavrov dan Hakan Fidan juga membahas langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung penyelesaian Suriah dengan menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif yang melibatkan semua kekuatan politik dan etno-pengakuan di Suriah dan semua 'pemain eksternal' yang mampu memfasilitasi pencarian kesepakatan yang tepat," bunyi pernyataan kementerian tersebut.
 
Para menteri luar negeri juga menyinggung masalah regional dan global, termasuk konflik Ukraina, sambil menekankan pentingnya menjaga keamanan energi. "Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan untuk mencegah tindakan yang bertujuan menciptakan risiko terhadap keamanan energi," tambah kementerian tersebut.
 
Pembicaraan itu terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada kepemimpinan baru Suriah untuk menjauhkan diri dari Rusia, karena negara-negara Barat memberlakukan prasyarat untuk mencabut sanksi terhadap negara itu.
 
Pejabat Eropa dilaporkan telah mendesak pemerintah sementara di Damaskus untuk memutuskan hubungan dengan Moskow sebagai imbalan atas insentif ekonomi dan politik.
 
Sementara itu, Turki telah menyuarakan rasa frustrasinya terhadap negara-negara Barat atas dukungan mereka yang berkelanjutan terhadap faksi-faksi Kurdi, yang dipandang Ankara sebagai organisasi teroris.
 
Masalah ini telah menjadi pokok pertikaian yang sudah berlangsung lama, dengan Turki menuduh Barat merusak kepentingan keamanannya di kawasan tersebut.[IT/r]