Uni Eropa Berkata Akan Mencabut Sanksi atas Suriah 'Jika Kaum Minoritas Dilindungi'

Kallas mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu (15/12) bahwa pertemuan para menteri luar negeri UE di Brussels pada hari Senin (16/12) tidak akan membahas perluasan dukungan finansial untuk Suriah.

UE telah memberlakukan sanksi yang berat terhadap Suriah pada era Bashar al-Assad. Kelompok oposisi bersenjata, Hey'at Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad juga telah dikenai sanksi selama bertahun-tahun atas tindak terorisme.

"Salah satu pertanyaannya adalah apakah kita mampu, di masa mendatang, melihat adaptasi rezim sanksi. Namun, ini jelas bukan pertanyaan hari ini, melainkan di masa mendatang di mana kita telah melihat bahwa langkah-langkahnya berjalan ke arah yang benar,” ujarnya. "Para pemimpin sementara Suriah yang baru telah memberikan 'sinyal positif' tetapi itu tidak cukup," tambahnya. 

"Mereka dinilai dari perbuatan, bukan hanya kata-kata. Jadi, minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang akan menunjukkan apakah perbuatan mereka menuju ke arah yang benar," terangnya. 

Diplomat tertinggi Uni Eropa itu mengatakan bahwa para penguasa baru Suriah harus memastikan kaum minoritas tidak dianiaya dan hak-hak perempuan dilindungi dalam kerangka pemerintahan yang tunggal.

Ribuan orang telah melarikan diri ke Lebanon sejak kebangkitan kelompok militan bersenjata di Suriah awal bulan ini. Mayoritas dari mereka yang melarikan diri dari Suriah dilaporkan berasal dari kelompok minoritas sektarian yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Assad. [IT/G]