Sekte Alawite di Suriah:Kami Mmenuntut Amnesti Umum, Pemulangan Pengungsi

Para syekh Sekte Muslim Alawite di Suriah mengeluarkan pernyataan yang membahas berbagai peristiwa terkini di negara tersebut, dengan menyoroti beberapa poin penting yang bertujuan untuk memastikan "perdamaian dan keamanan bagi rakyat Suriah" di masa mendatang.
 
Pernyataan tersebut menekankan bahwa "anggota sekte Muslim Alawite di Suriah secara konsisten mendukung patriotisme dan perdamaian, dan kami tetap berdedikasi untuk mempromosikan cinta, perdamaian, dan legitimasi."
 
Kedua, pernyataan tersebut menyerukan dikeluarkannya amnesti umum "yang mencakup semua lapisan masyarakat Suriah tanpa kecuali" untuk menyembuhkan luka, melangkah maju melewati tragedi, dan "membuka babak baru bagi masa depan negara kita."
 
Ia juga menyerukan agar disediakan "jaminan yang memadai untuk pemulangan para pengungsi ke rumah mereka dengan aman dan damai," dengan menekankan bahwa "tidak diperbolehkan membawa senjata, kecuali di dalam lembaga yang sah, yang akan menghilangkan rasa takut dan teror dari perasaan rakyat Suriah."
 
Dalam konteks terkait, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah, Geir Pedersen, menekankan tuntutan luas dari jutaan warga Suriah untuk pembentukan pengaturan transisi yang stabil dan inklusif, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah deklarasi yang dirilis pada hari Minggu (8/12).
 
Pedersen menyerukan kepada semua warga Suriah untuk fokus pada dialog, persatuan, dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia saat mereka berupaya untuk "membangun kembali negara mereka."
 
Ia menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung rakyat Suriah dalam upaya mereka untuk mencapai masa depan yang stabil dan inklusif.
 
Oposisi Suriah mengusulkan rencana transisi 18 bulan
Pada hari Minggu (8/12), Hadi al-Bahra, kepala oposisi utama Suriah di luar negeri, mengatakan kepada Reuters di sela-sela Forum Doha bahwa Suriah harus menjalani masa transisi 18 bulan untuk menciptakan "lingkungan yang aman, netral, dan tenang" untuk pemilihan umum yang bebas.
 
Dalam perkembangan monumental di Timur Tengah, kelompok bersenjata, yang sekarang bertindak sebagai pasukan pemerintah transisi Suriah, merebut kendali Damaskus pada hari Minggu, memaksa Presiden Bashar al-Assad untuk melarikan diri setelah lebih dari 13 tahun perang dilancarkan di negara itu.
 
Al-Bahra, presiden Koalisi Nasional Suriah, mengusulkan agar Suriah menyusun konstitusi baru dalam waktu enam bulan, dengan referendum yang berfungsi sebagai dasar untuk pemilihan pertama di bawah kerangka kerja baru.
 
"Konstitusi akan mengatakan, apakah kita akan memiliki sistem parlementer, sistem presidensial, atau sistem campuran?
 
Dan berdasarkan ini, kita melakukan pemilihan dan rakyat memilih pemimpin mereka," jelas al-Bahra.[IT/r]